Rasa aman hilang, biaya politik-sosial bengkak

Sindonews.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat di berbagai tempat akhir-akhir ini. Pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan keamanan warganya.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi keprustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia.

"Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia," katanya Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2012).

Menurut Haris, fenomena kekerasan ini sesungguhnya amat kontraproduktif dengan banyak pernyataan politik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY dan Istana kerap melontarkan wacana-wacana untuk menuntaskan beragam persoalan bangsa dengan pendekatan bermartabat.

"Tetapi pada praktiknya, ruang pembuktiannya masih teramat minimalis," tambahnya.

KontraS meyakini kekerasan massal yang terjadi di Lampung, Bima, dan Papua tidak terjadi secara tiba-tiba (spontaneous violence).

"Ada akumulasi kekecewaan akibat ketidak-cocokan (inkompatibilitas) antara harapan masyarakat Indonesia terhadap janji-janji pemerintah. Inkompatibilitas menimbulkan friksi sosial yang terjadi tidak hanya di perkotaan, namun nyaris di banyak belahan republik ini," pungkasnya. (wbs)