Pemilukada, kandidat dan pendukung tak dewasa
Rabu, 25 Januari 2012 - 13:51 WIB
Pemilukada, kandidat dan pendukung tak dewasa
A
A
A
Sindonews.com - Pelanggaran masih sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di daerah-daerah.
Tidak itu saja, kedewasaan dan ketidaksiapan kandidat maupun pendukung menerima kemenengan atau kekalahan sering terjadi sehinga kerap menyulut konflik dan anarkisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, seharusnya pemilukada menjadi salah satu bentuk nyata dari kematangan berdemokrasi dalam pemerintahan. Tapi, yang ada masih jauh dari harapan.
"Money politic, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, serta penggelembungan suara menjadi fenomena yang merusak citra pemilukada itu sendiri," kata Djoko Suyano dalam seminar nasional evaluasi pemilukada di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Belum lagi, ketidakpuasan dengan hasil pemilukada seringkali diwujudkan dalam bentuk aksi menghalalkan segala cara. Konflik dan anarkisme terjadi di berbagai daerah.
Dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Djoko ada sebanyak 1718 pelanggaran terjadi pada 92 kali pemilukada selama tahun 2011.
Dari jumlah tersebut 565 atau 33 persennya merupakan pelanggaran administrasi. Sedangkan 372 kasus atau 22 persen adalah pelanggaran pidana.
Sisanya sebanyak 781 tidak diteruskan kepada pihak KPU atau Kepolisian karena tidak cukupnya bukti permulaan atau sudah kadaluwarsa. (lin)
Tidak itu saja, kedewasaan dan ketidaksiapan kandidat maupun pendukung menerima kemenengan atau kekalahan sering terjadi sehinga kerap menyulut konflik dan anarkisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, seharusnya pemilukada menjadi salah satu bentuk nyata dari kematangan berdemokrasi dalam pemerintahan. Tapi, yang ada masih jauh dari harapan.
"Money politic, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, serta penggelembungan suara menjadi fenomena yang merusak citra pemilukada itu sendiri," kata Djoko Suyano dalam seminar nasional evaluasi pemilukada di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Belum lagi, ketidakpuasan dengan hasil pemilukada seringkali diwujudkan dalam bentuk aksi menghalalkan segala cara. Konflik dan anarkisme terjadi di berbagai daerah.
Dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Djoko ada sebanyak 1718 pelanggaran terjadi pada 92 kali pemilukada selama tahun 2011.
Dari jumlah tersebut 565 atau 33 persennya merupakan pelanggaran administrasi. Sedangkan 372 kasus atau 22 persen adalah pelanggaran pidana.
Sisanya sebanyak 781 tidak diteruskan kepada pihak KPU atau Kepolisian karena tidak cukupnya bukti permulaan atau sudah kadaluwarsa. (lin)
()
