Pemerintah selalu benturkan rakyat dengan aparat
Jum'at, 20 Januari 2012 - 13:55 WIB
Pemerintah selalu benturkan rakyat dengan aparat
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Berry Nahdian Forqan mengatakan, tiap terjadi konflik agraria antara warga dengan pengusaha, pemerintah daerah selalu menggunakan pendekatan aparat keamanan, baik polisi maupun tentara terhadap warga.
"Setiap ada konflik agraria, rakyat selalu dihadapkan dengan 'moncong senjata'. Inilah yang menimbulkan korban jiwa dimana-mana," ujarnya pada acara dalam talk show "Mungkinkah Menuntaskan Konflik Agraria" di pressroom DPD RI, Jumat (20/1/2012).
Seperti kasus agraria yang terjadi di Jambi misalnya. Dalam kasus itu, jika pemerintah berniat baik untuk mendistribusikan atau mengembalikan lahan kepada rakyat, kasusnya akan selesai. "Di sana ada 7.224 hektare lahan yang dirampas oleh perusahaan. Dan ini diminta untuk dikembalikan kepada warga," terangnya.
Namun, hal itu tidak disampaikan pemerintah. "Warga ditawarkan kemitraan, sebenarnya warga menerima hal itu. Tapi sampai saat ini belum terealisasi, padahal Surat Keputusan (SK) nya sudah ditandatangani Kementerian Kehutanan," jelasnya.
Kalau saja pemerintah memiliki niat baik, atau serius dalam penyelesaian kasus agraria ini, pasti konflik agraria yang terjadi di Jambi bisa segera selesai. Tapi, pemerintah tak pernah memiliki niat serius menangani konflik agraria tersebut. "Seharusnya segera diselesaikan," pungkasnya.
Apalagi, konflik agraria di Jambi tahun lalu itu pernah memakan seorang korban jiwa dari warga. "Tahun lalu, ada warga yang ditembak aparat kepolisian saat hendak pulang ke rumahnya, usai melakukan aksi demonstrasi," jelasnya. (san)
"Setiap ada konflik agraria, rakyat selalu dihadapkan dengan 'moncong senjata'. Inilah yang menimbulkan korban jiwa dimana-mana," ujarnya pada acara dalam talk show "Mungkinkah Menuntaskan Konflik Agraria" di pressroom DPD RI, Jumat (20/1/2012).
Seperti kasus agraria yang terjadi di Jambi misalnya. Dalam kasus itu, jika pemerintah berniat baik untuk mendistribusikan atau mengembalikan lahan kepada rakyat, kasusnya akan selesai. "Di sana ada 7.224 hektare lahan yang dirampas oleh perusahaan. Dan ini diminta untuk dikembalikan kepada warga," terangnya.
Namun, hal itu tidak disampaikan pemerintah. "Warga ditawarkan kemitraan, sebenarnya warga menerima hal itu. Tapi sampai saat ini belum terealisasi, padahal Surat Keputusan (SK) nya sudah ditandatangani Kementerian Kehutanan," jelasnya.
Kalau saja pemerintah memiliki niat baik, atau serius dalam penyelesaian kasus agraria ini, pasti konflik agraria yang terjadi di Jambi bisa segera selesai. Tapi, pemerintah tak pernah memiliki niat serius menangani konflik agraria tersebut. "Seharusnya segera diselesaikan," pungkasnya.
Apalagi, konflik agraria di Jambi tahun lalu itu pernah memakan seorang korban jiwa dari warga. "Tahun lalu, ada warga yang ditembak aparat kepolisian saat hendak pulang ke rumahnya, usai melakukan aksi demonstrasi," jelasnya. (san)
()
