Dipanggil DPR, Menko Polhukam mangkir lagi
Rabu, 18 Januari 2012 - 13:02 WIB
Dipanggil DPR, Menko Polhukam mangkir lagi
A
A
A
Sindonews.com - Untuk kedua kalinya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto tidak menghadiri pemanggilan dari pihak DPR RI. Pemanggilan itu untuk melakukan rapat pembahasan guna menyelesaikan persoalan rumah ibadah GKI Yasmin Bogor.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, surat resmi dari Menko Polhukam yang ditandatangani oleh Sekretaris Menko Pohulkam itu menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini belum siap untuk menghadiri rapat pada hari ini.
"Ini adalah penundaan yang sudah kedua kalinya, dan tentunya DPR mengharapkan tidak ada lagi penundaan yang ketiga kalinya," ungkap Pramono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, jika ada penundaan ketiga kalinya, ada mekanisme yang akan diberikan oleh DPR kepada lembaga apapun yang tidak memenuhi panggilan untuk dilakukan rapat kerja.
"Alasan penundaan pada surat itu karena ada agenda yang sudah terjadwalkan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),"ucapnya.
Maka dari itu, sambung dia, pihaknya akan menulis surat kembali untuk mengagendakan rapat ini akan dilaksanakan.
Dia melihat masalah GKI Yasmin ini sudah terlalu berbelit-belit dan lama. "Karena masalah ini menyentuh kepada akar permasalahan kita yaitu persoalan kebhinekaan,"pungkasnya. (wbs)
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, surat resmi dari Menko Polhukam yang ditandatangani oleh Sekretaris Menko Pohulkam itu menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini belum siap untuk menghadiri rapat pada hari ini.
"Ini adalah penundaan yang sudah kedua kalinya, dan tentunya DPR mengharapkan tidak ada lagi penundaan yang ketiga kalinya," ungkap Pramono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, jika ada penundaan ketiga kalinya, ada mekanisme yang akan diberikan oleh DPR kepada lembaga apapun yang tidak memenuhi panggilan untuk dilakukan rapat kerja.
"Alasan penundaan pada surat itu karena ada agenda yang sudah terjadwalkan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),"ucapnya.
Maka dari itu, sambung dia, pihaknya akan menulis surat kembali untuk mengagendakan rapat ini akan dilaksanakan.
Dia melihat masalah GKI Yasmin ini sudah terlalu berbelit-belit dan lama. "Karena masalah ini menyentuh kepada akar permasalahan kita yaitu persoalan kebhinekaan,"pungkasnya. (wbs)
()
