SBY kritik kinerja Polri

Sindonews.com - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Polri kurang responsif terhadap kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya dalam menangani aksi kekerasan masih ada yang tidak siap. Ada yang kuran responsif, ada yang kurang profesioanl dan ada yang tidak tuntas, sehingga dikesankan ada semacam pembiaran," ujar SBY dalam Rapim Polri TNI di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Presiden juga melihat masih banyak terjadi pelanggaran oleh anggota polisi dalam menjalankan tugas. Bahkan, dalam beberapa kasus, polisi masih sering dilihat masyarakat yang kurang transparan.

"Masih terjadi kesalahan teknis di lapangan, tingkat profesionalitas belum seperti yang kita harapkan sehingga menimbulkan ekses yang tidak perlu. Masih ada kekurangan dalam tubuh Polri yang masih harus dibenahi," terangnya.

Untuk itu, SBY meminta kapolri segera menjalankan reformasi birokrasi di jajaran Polri. "Meskipun saya melihat hasil yang nyata, tapi saya menganggap masih perlu ditingkatkan. Hingga ke depannya, Polri menjadi seperti yang diharapkan dan menjadi polisi bertaraf dunia," tegas SBY.

Selain mengkritik kinerja Polri yang kurang baik, SBY juga memuji atas segala upaya yang sudah dilakukan Polri. Khususnya dalam mengantisipasi serangan terorisme. Untuk itu, secara terbuka SBY mengucapan terima kasih serta apresiasinya terhadap kinerja Polri. "Terima kasih dan penghargaan saya ucapkan atas capaian dan prestasi Polri selama ini," tukasnya.

Sedikitnya, ada tujuh hal positif yang dilakukan Polri yang luput dari perhatian masyarakat. Seperti pencegahan terorisme, capaian dan hasil nyata dalam pemberantasan narkoba. Kerja keras dalam pengamanan berskala besar seperti pengamanan mudik Lebaran, termasuk pengamanan SEA Games.

"Jangan sedih, manusia bisa lupa mencatat, tapi Tuhan senantiasa mencatat," ucap Presiden memberikan dukungan kepada ratusan pejabat Polri yang hadir saat itu.

Seperti diketahui, akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012, berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Mulai dari pembunuhan petani di Mesuji, Lampung dan pembantaian warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bahkan, pembantaian warga yang menolak pertambangan emas di Pelabuhan Sape, dilakukan polisi dari satuan Berigadi Mobil (Brimob) dengan menggunakan senjata serbu AK-47. Hingga kini, kasus-kasus kekerasan berat itu masih belum menemui titik terang. Bahkan, kasus-kasus itu cenderung sengaja dikaburkan dari pandangan mata masyarakat.

Tidak hanya itu, belum lama ini masyarakat dikagetkan dengan tewasnya dua orang tahanan anak, kakak-beradik, di Mapolsek Sijunjung. Tahanan itu ditemukan tewas digantung di kamar mandi, setelah sebelumnya dipukuli dengan benda tumpul oleh sembilan orang polisi.

Belum lagi, kasus polisi yang main tembak dan menodongkan pistolnya kepada masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan bersenjata yang melibatkan aparat kepolisian saat bertugas, membuat citra Polri semakin terpuruk. Dampak terburuk dari peristiwa itu, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan polisi. (san)