Selangkah lagi Sekjen DPR dicopot

Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh terancam dicopot. Berbagai tahapan dalam pemecatan sudah dilaluinya, mulai dari teguran lisan sampai teguran tulisan.

Hari ini, Ketua DPR Marzuki Alie melayangkan teguran tertulis kepada Nining. Teguran berisi peringatan keras atas sikap Nining yang dinilai suka main proyek di DPR. Sebelumnya, Marzuki telah sering kali melakukan teguran lisan, namun tidak pernah didengar.

"Selama dua tahun, saya selalu melakukan pembinaan berupa nasihat secara lisan dan peringatan secara informal," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Sebelum melayangkan teguran tertulis, Marzuki mengaku sudah membicarakan terlebih dahulu tindakannya kepada lima pimpinan DPR lainnya. Dalam pembicaraan itu, semua setuju dengan pertimbangan banyaknya kasus yang telah dilakukan Nining, selama dua tahun menjabat sebagai sekjen DPR.

"Peringatan tertulis itu sudah disepakati kelima pimpinan DPR. Saya sudah kompak sama pak Pram, Taufik, Anis Matta, dan terakhir pak Priyo. Dengan pertimbangan selama menjabat sebagai eselon satu pejabat tertinggi DPR yang membawahi supporting system, dia tidak mempunyai tanggung jawab," jelasnya.

Ditambahkan, Nining selalu melempar bola tapi tak mengambil tanggung jawab. Seperti yang sering dilaporkan masyarakat kepadanya melalui pesan singkat yang mengatakan dalam melakukan tender, Nining kerap melakukan praktik KKN.

"Saya sudah sering peringatkan, saya sampaikan terus, tapi tidak jelas dan tidak pernah masalah-masalah itu dia selesaikan. Kenapa tidak jelas actionnya dan apa langkahnya untuk tidak ulangi kembali kejadian itu, sampai saat ini tidak jelas," tambahnya.

Dijelaskan, pada 2010 lalu, dirinya juga pernah menyaampaikan dalam rapat, harusnya sekjen menyampaikan apa yang cukup substantif untuk membangun citra positif DPR. Tapi, dia selalu membangun citra negatif. "Supaya pimpinan tahu mana yang tidak perlu, kalaupun ada anggaran jangan semena-mena menghabiskan anggaran," jelasnya.

Seperti kasus gedung baru DPR misalnya, banyak anggota yang protes walaupun tidak ada mekanisme fraksi yang distribusikan melalui keputusan BURT. "Tapi waktu rapat BURT menjadi keputusan, setiap keputusan notulensinya satu ekstra copy kepada fraksi agar ingat komunikasi anggota BURT tidak baik dengan fraksinya," tuturnya.

Sebagai pejabat eselon 1A, ada reward pasti ada punishment-nya itu manajemen. "Kalau dilihat begitu, saya beri punishment. Sekjen harus bertanggung jawab pada DPR walaupun diangkat presiden melalui keppres," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku terkejut dengan renovasi ruang Banggar yang mencapai kisaran Rp20 miliar lebih. Karena rencana itu dilakukan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan pimpinan DPR lainnya.

Menurutnya, rencana renovasi itu sangat tidak tepat dilakukan saat ini. Terlebih biaya yang digelontorkan sangat besar mencapai Rp20 miliar lebih. Renovasi ruang itu sama dengan menambah buruk citra anggota DPR di mata masyarakat yang suka menghamburkan uang.

"Kalau mengenai renovasi ruangan Banggar, saya harus katakan janggal. Saya dengan segenap pimpinan DPR lainnya tak mengetahui itu," terangnya. (san)