Renovasi, Setjen DPR diminta ungkap dokumen proyek
Renovasi, Setjen DPR diminta ungkap dokumen proyek
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan proyek renovasi sekitar gedung DPR, baik ruangan Badan Anggaran (Banggar) maupun toilet, jika dilakukan tak transparan pasti menimbulkan polemik dan kecurigaan di masyarakat.
Tentu saja, bukan pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang kena imbas negatif. Para pimpinan hingga anggota DPR bakal kena imbasnya. Maka itu, Ketua DPR, Marzuki Alie meminta Setjen DPR, Nining Indra Saleh mengumumkan secara transparan ke publik mengenai anggaran proyek renovasi tersebut.
"Masyarakat juga harus tahu kenapa membeli produk dari luar yang harganya mahal, apa tidak ada produk dalam negeri yang kualitasnya baik dan harganya murah,” ujar Marzuki Alie ketika dihubungi wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Politikus partai Demokrat ini mengatakan, permintaannya sejalan dengan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh proyek di DPR. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui semua anggaran proyek DPR, semisal kenapa anggaran renovasi ruangan Banggar sampai Rp20 miliar.
Lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu melakukan pemeriksaan, jika proyek ruang Banggar ini mengandung unsur korupsi. “Harus ditindak. Renovasi ruangan Rp20 miliar apapun alasannya sudah kelewatan, melukai publik, tidak sensitif,” tegasnya.
Tentu saja, bukan pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang kena imbas negatif. Para pimpinan hingga anggota DPR bakal kena imbasnya. Maka itu, Ketua DPR, Marzuki Alie meminta Setjen DPR, Nining Indra Saleh mengumumkan secara transparan ke publik mengenai anggaran proyek renovasi tersebut.
"Masyarakat juga harus tahu kenapa membeli produk dari luar yang harganya mahal, apa tidak ada produk dalam negeri yang kualitasnya baik dan harganya murah,” ujar Marzuki Alie ketika dihubungi wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Politikus partai Demokrat ini mengatakan, permintaannya sejalan dengan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh proyek di DPR. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui semua anggaran proyek DPR, semisal kenapa anggaran renovasi ruangan Banggar sampai Rp20 miliar.
Lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu melakukan pemeriksaan, jika proyek ruang Banggar ini mengandung unsur korupsi. “Harus ditindak. Renovasi ruangan Rp20 miliar apapun alasannya sudah kelewatan, melukai publik, tidak sensitif,” tegasnya.
()
Explore More