Pemerintah lambat tangani masalah Aceh

Sindonews.com - Berbagai persoalan di Aceh semenjak ditandatangani perjanjian Helskinsi tidak terselesaikan secara serius. Sejumlah penembakan misterius di Aceh hingga kini belum dapat disimpulkan siapa pelaku-pelakunya, untuk menuntaskan masalah Aceh perlu adanya keseriusan dari pemerintah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Nangroe Aceh Darussalam, jangan sampai menjadi pintu masuk untuk menjadikan asas situasi yang tidak aman lagi.

"Atau menjadikan dukungan untuk kelompok-kelompok yang menginginkan apakah ingin merdeka, apa membuat rusuh atu menolak warga dari daerah lain," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).

Menurutnya, aksi brutal di Aceh itu sudah lama terjadi. Jadi pemerintah harus menjelaskan ini kepada masyarakat secara jelas mulai dari aksi penembakan yang menewaskan warga pendatang, robohnya menara PLN dengan cara digergaji, hingga pendataan etnis-etnis tertentu.

"Saya kira pemerintah pusat jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan tanpa adanya langkah strategi, tanpa ada masukan semua pihak," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pengamatannya, konflik di Aceh ini terjadi karena ada rasa kekecewaan dari para tokoh di Aceh yang telah mendeklarasikan bersatunya Aceh dengan otonomi khususnya. Rasa kecewa itu, baik menyangkut optimalisasi pembangunan yang belum optimal, menyangkut masalah pembelanjaan anggaran yang tidak bisa dinikmati masyarakat Aceh.

"Pemda dan DPRD Aceh harus mempertanggungjawabkan anggaran yang begitu besar di Aceh, termasuk bantuan dari negara sahabat yang ikut membangun Aceh," kata Sekjen DPP PDIP itu.

Tjahyo mengatakan, dengan dipilihnya langsung Gubernur khusus, otonomi khusus, syariah Islam adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh, sehingga jangan sampai ada benih-benih perpecahan.
Perlu ada keseriusan atau political will dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Akar masalahnya harus dituntaskan dengan baik.

"Karena kalau tidak, ibarat sebuah luka yang tak sembuh akan muncul luka-luka baru. Ada tanggung jawab dari pemerintah, terutama aparat keamanan untuk menjaga stabilitas nasional," ucap Tjahjo.

Ditegaskan Tjahjo lagi, penundaan Pilkada Aceh tak perlu dilakukan. "Bukan masalah penundaan ya, saya kira pemerintah pusat tidak berhasil mengambil langkah,"tuturnya.

Dikatakannya, dalam menangani masalah di Aceh perlunya aturan-aturan peralihan yang tepat.
"Saya kira pemerintah lambat, tidak cepat mengambil sebuah langkah, tidak cepat mengambil keputusan politik," pungkasnya. (wbs)