TGPF cuma alat pencitraan pemerintah

Sindonews.com - Publik tak bisa berharap banyak terhadap hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terhadap tragedi Mesuji Lampung dan Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim itu dibentuk untuk pencitraan pemerintah belaka.

Kekuasaan politik dapat mengatur keamanan negara ini. Ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menuntaskan kasus-kasus di Indonesia, hanya sebagai politik kata-kata tidak ada buktinya.

"Pemerintah bentuk TGPF dan Komnas HAM menjadi subordinat, ini hanya alasan yang membodohi publik," ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam diskusi di Rumah Perubahan, Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2012).

Menurutnya, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia membuktikan politik yang makin memanas. Lanjutnya, persoal kekerasan negara dalam kasus Mesuji dan Bima yang merupakan dua contoh aktual, dari konflik agraria, dan sektor yang berhubungan erat dengan kesejahteraan serta ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, dia juga mengkritik pihak kepolisian yang tak bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Padahal kepolisian harusnya mejadi pelopor dalam memberikan rasa aman ini. Bukan sebaliknya, menjadi salah satu aktor pelaku kekerasan bagi masyarakat.

"Untuk itu kepemimpinan politik jadi faktor utama dalam keamanan dan dalam transisi demokrasi ini. Kepolisian, sebagai garda terdepan dalam soal keamanan masyarakat dan keamanan nasional sangat bergantung pada kepemimpinan politik saat ini," tandasnya.