Bolos sudah tabiat anggota DPR

Sindonews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membuat ulah sekaligus memberi contoh buruk kepada rakyat. Kemarin, Senin 9 Januari 2011, pada sidang paripurna perdana paska reses satu bulan, ratusan anggota DPR melakukan bolos kerja massal.

Koodinator Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, tabiat anggota DPR yang sering membolos kerja berkaitan dengan kinerja fraksi dalam mengawasi dan memotivasi anggotanya untuk lebih aktif.

"Nampaknya, hal ini telah menjadi tabiat massal DPR. Sekalipun kelak alat pemindai absensi itu diperlakukan, nampaknya tidak akan merubah tabiat mereka," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (10/1/2012).

Keberadaan finger print, tambah Ray, tidak secara otomatis merubah tabiat pemalas anggota DPR untuk menghadiri rapat paripurna maupun kegiatan lainnya.

"Kenyataannya, hanya 60 persen anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna kemarin, berarti keberadaan finger print tidak otomatis mengubah tabiat mereka," terangnya.

Pada hakekatnya, tanpa finger print pun semestinya ketidakhadiran ini dapat dideteksi. Karenanya, rencana pembelian print tersebut justru lebih berorientasi proyek ketimbang membangun budaya disiplin.

"Artinya, DPR sebaiknya memikirkan ulang untuk pembelian alat finger print. Sebab watak telat dan sering absen DPR ini berkaitan dengan kinerja fraksi dalam mengawasi dan memotivasi anggotanya untuk lebih aktif," tambahnya.

Seperti diketahui, DPR berencana memakai sistem absensi elektronik untuk mengantisipasi sering terlambat dan bolosnya anggota dewan saat sidang dengan anggaran mencapai Rp3,7 miliar.

Kepala Biro pemeliharaan bangunan dan instalasi Setjen DPR Soemirat menjelaskan, uang Rp3,7 miliar ini diperuntukkan untuk membeli 16 mesin pemindai sidik jari (finger print) yang akan ditempatkan di pintu masuk sekeliling ruang paripurna dewan.

"Finger print itu kalau dari vendor ada yang Rp9,5 juta. Ada yang Rp5,5 juta, itu finger printnya saja. Ini kan ada sistem, yang mahal itu ternyata sofwarenya. Itu termasuk CCTV, termasuk sistem aplikasi yg kita inginkan seperti apa nantinya," katanya.

Rencana pengadaan sistem absensi elektronik ini sempat menimbulkan perdebatan anggota dewan. Dalam paripurna, pada Selasa 6 Desember lalu, sejumlah anggota dewan memprotes kebijakan ini.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, mendadak memotong pembicaraan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Indah keberatan dengan rencana DPR membeli finger print untuk absensi anggota dewan.

"Reaksi pimpinan DPR yang menetapkan sistem finger print cenderung emosional dan melecehkan. Kita ini lembaga politik," kata Indah di ruang rapat paripurna. (san)