Renovasi toilet wajar harus transparan
Senin, 09 Januari 2012 - 13:15 WIB
Renovasi toilet wajar harus transparan
A
A
A
Sindonews.com - Renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR terus menuai polemik. Sudah seharusnya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR transparan untuk setiap proyek bagi anggota dan gedung dewan.
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) Chusnunia berpendapat, transparansi proyek senilai Rp2 miliar itu perlu dilakukan Setjen DPR, agar tidak menimbulkan pro dan kontra antarkalangan.
Setjen DPR selayaknya memiliki pola komunikasi dengan publik secara baik. "Jangan sampai hal-hal seperti ini semakin memperburuk penilaian masyarakat terhadap DPR,” tersngnya kepada Sindonews, Senin (9/1/2012).
Renovasi toilet merupakan hal wajar, tetapi karena menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, segala sesuatunya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif dan rasional. Maka itu, diperlukan adanya transparansi.
“Publik menginginkan ada transparansi dan akuntabilitas, renovasinya mungkin tidak menjadi persoalan berat, tetapi kesekjenenan harus menyampaikan bagaimana kejelasan sampai dibutuhkan angka Rp2 miliar tersebut,” ujarnya.
Menurut politikus dari daerah pemilihan Lampung ini, tanpa penjelasan dan argumentasi yang obyektif dan rasional, sudah barang pasti publik akan mencurigai DPR.
"Kalau tidak mau dicurigai, harus dijelaskan. Jika perlu detailnya, berapa banyak toilet yang direnovasi, toilet yang rusak kondisinya separah apa? Dan hal-hal lain harus dijelaskan. Saya yakin publik dapat menerima,” tandasnya.
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) Chusnunia berpendapat, transparansi proyek senilai Rp2 miliar itu perlu dilakukan Setjen DPR, agar tidak menimbulkan pro dan kontra antarkalangan.
Setjen DPR selayaknya memiliki pola komunikasi dengan publik secara baik. "Jangan sampai hal-hal seperti ini semakin memperburuk penilaian masyarakat terhadap DPR,” tersngnya kepada Sindonews, Senin (9/1/2012).
Renovasi toilet merupakan hal wajar, tetapi karena menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, segala sesuatunya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif dan rasional. Maka itu, diperlukan adanya transparansi.
“Publik menginginkan ada transparansi dan akuntabilitas, renovasinya mungkin tidak menjadi persoalan berat, tetapi kesekjenenan harus menyampaikan bagaimana kejelasan sampai dibutuhkan angka Rp2 miliar tersebut,” ujarnya.
Menurut politikus dari daerah pemilihan Lampung ini, tanpa penjelasan dan argumentasi yang obyektif dan rasional, sudah barang pasti publik akan mencurigai DPR.
"Kalau tidak mau dicurigai, harus dijelaskan. Jika perlu detailnya, berapa banyak toilet yang direnovasi, toilet yang rusak kondisinya separah apa? Dan hal-hal lain harus dijelaskan. Saya yakin publik dapat menerima,” tandasnya.
()
