Pupuk langka DPR desak menteri turun lapangan
A
A
A
Sindonews.com - Kelangkaan pupuk kembali terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Banyak petani mulai mengeluhkan hilangnya pupuk dari pasaran. Temuan itu diungkap anggota Komisi IX DPR RI, Chusnunia. Kelangkaan itu terjadi di beberapa daerah, namun Provinsi Lampunglah paling parah.
"Kelangkaan itu terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang, di sana, petani mengeluhkan kesulitan mencari pupuk," kata Chusnunia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak Kementrian Pertanian segera bertindak. Setidaknya secara khusus memberikan perhatian agar ada solusi cepat dan kongkrit mengatasi persoalan itu.
"Bila perlu menterinya turun langsung dan melakukan inspeski mendadak (sidak)" kata Chusnunia, Sabtu (7/1/2011) kepada sindonews.
Selain persoalan pupuk, anggota DPR muda yang akrab disapa Nunik ini juga mendapat banyak laporan tentang masih adanya warga miskin yang sulit mendapatkan keringanan pembiayaan di rumah sakit. Kendala utamanya adalah soal kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang terbatas.
"Ada yang menanyakan cara mendaftar agar mendapat kartu Jamkesmas, ini tidak mungkin dilakukan sebab kuota Jamkesmas dibagi berdasarkan data warga miskin dari BPS,” katanya. Ironisnya, data yang digunakan itu masih data lama, tahun 2008. Dan hingga saat ini belum pernah ada updating.
Sementara, data orang miskin dari tahun ke tahun tentu berubah. BPS sudah memperbarui data pada akhir tahun 2011, namun sampai saat ini belum ada perbaikan. "Kita tunggu awal persidangan tahun 2012 ini, data harus sudah ada perbaikan,” tegasnya.
Persoalan lain yang ditemukan adalah tentang minimnya sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan. "Masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui adanya program Jampersal. Sosialisasi, lagi-lagi perlu ditingkatkan,” katanya. Meskipun tetap tidak melupakan pembatasan kelahiran untuk mengontrol populasi penduduk Indonesia. (lin)
"Kelangkaan itu terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang, di sana, petani mengeluhkan kesulitan mencari pupuk," kata Chusnunia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak Kementrian Pertanian segera bertindak. Setidaknya secara khusus memberikan perhatian agar ada solusi cepat dan kongkrit mengatasi persoalan itu.
"Bila perlu menterinya turun langsung dan melakukan inspeski mendadak (sidak)" kata Chusnunia, Sabtu (7/1/2011) kepada sindonews.
Selain persoalan pupuk, anggota DPR muda yang akrab disapa Nunik ini juga mendapat banyak laporan tentang masih adanya warga miskin yang sulit mendapatkan keringanan pembiayaan di rumah sakit. Kendala utamanya adalah soal kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang terbatas.
"Ada yang menanyakan cara mendaftar agar mendapat kartu Jamkesmas, ini tidak mungkin dilakukan sebab kuota Jamkesmas dibagi berdasarkan data warga miskin dari BPS,” katanya. Ironisnya, data yang digunakan itu masih data lama, tahun 2008. Dan hingga saat ini belum pernah ada updating.
Sementara, data orang miskin dari tahun ke tahun tentu berubah. BPS sudah memperbarui data pada akhir tahun 2011, namun sampai saat ini belum ada perbaikan. "Kita tunggu awal persidangan tahun 2012 ini, data harus sudah ada perbaikan,” tegasnya.
Persoalan lain yang ditemukan adalah tentang minimnya sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan. "Masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui adanya program Jampersal. Sosialisasi, lagi-lagi perlu ditingkatkan,” katanya. Meskipun tetap tidak melupakan pembatasan kelahiran untuk mengontrol populasi penduduk Indonesia. (lin)
()