Keadilan masyarakat mulai terusik

Sindonews.com-Pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Ardian Saptawan MSi, menilai terjadinya reaksi massa secara berlebihan di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini akibat frustasi dan kekecewaan yang memuncak.

“Kondisi seperti itu tidak boleh langsung menyalahkan masyarakat begitu saja. Harus ada pengkajian secara komprehensif mengapa masyarakat atau sekelompok orang melakukan tindakan anarkistis,” jelasnya kepada, Selasa, 3 Januari 2012..

Ardian menuturkan, kekecewaan masyarakat timbul dari berbagai hal seperti dampak krisis perekonomian yang mempengaruhi daya beli rendah, himpitan ekonomi, hakhak yang belum dipenuhi sehingga menurunnya rasa percaya kepada pemerintah dan aparat.

Publik, kata dia, semakin cerdas dan berhak menilai kebijakan pemerintah. “Gerakan atau aktivitas massa yang tidak terkontrol tersebut karena rasa kecewa yang sudah terakumulasi sehingga diluapkan dengan berbagai tindakan,” ujarnya.

Karena masyarakat secara langsung menerima dampak kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya akibat kebijakan pemerintah. “Masyarakat menilai pemerintah saat ini tidak kuat secara politik.

Kepemimpinan yang lemah di tubuh pemerintahan membuat rakyat membuat frustasi,”tandasnya. Akibatnya, kredibilitas pemerintah dan aparat penegak hukum menurun dimata masyarakat.

“ Paradigma masyarakat menilai pemerintah lamban mengakomodir kepentingan masyarakat ,” tandasnya.

Untuk itu,Ardian berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang tidak berat sebelah memihak pemilik modal atau uang. “Seperti kasus Sodong, Mesuji, kita harap fenomena yang berkembang jangan sampai aparat berhadapan dengan masyarakat. Sebab disatu sisi,aparat yang bertugas melakukan perintah atasan sementara rakyat mempertahankan hak sosial ekonomi dan kehidupannya,” ungkap dia.

Senada diungkapkan Dr Alfitri MSi, bahwa akar persoalan kerusuhan di masyarakat akibat ketidakadilan. “Masyarakat yang merasa frustasi akhirnya melakukan perlawanan karena mereka menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak. Hal itu menimbulkan frustasi dan gesekan sosial yang rawan konflik karena masyarakat akan mempertahankan hak sosial ekonominya,”ungkapnya.

Sementara pemerintah memberikan kelapangan bagi investor atau pemilik modal untuk melakukan keinginannya tanpa diimbangi kebijakan yang tepat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Akhirnya konflik tak terelakkan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi.Alangkah baiknya jika peluang investasi dibatasi atau setidaknya dibuat lebih “mesra” agar rakyat tidak tersakiti.Masyarakat harus dapat menikmati sumber daya alam atau sumber daya ekonomi,”ujarnya.