Tak percaya TGPF, LSM investigasi kasus Mesuji
Tak percaya TGPF, LSM investigasi kasus Mesuji
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah LSM dan organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak Rakyat Indonesia akan menginvestigasi sengketa lahan yang terjadi di Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mereka menempuh langkah itu karena tidak percaya dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji yang dibentuk pemerintah dan DPR. "Sekber ini sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap TGPF dan tim-tim lain," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhammad Teguh Surya di Jakarta, Selasa (3/1/2012).
Teguh mengaku pesimistis TGPF Mesuji dan Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji yang dibentuk DPR dapat menyelesaikan sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan OKI, Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, tim itu cenderung menyelesaikan kasus per kasus, bukan struktural.
Menurutnya, akar persoalan di Mesuji, OKI, dan Bima merupakan konflik agraria dan sumber daya alam. Itulah sebabnya, Teguh tidak yakin bila TGPF dan TPF Mesuji dapat menyelesaikan sengketa lahan di sana. Hal lainnya yang menambah pesimis bagi Teguh ialah keterlibatan TNI/Polri dalam TGPF.
Pasalnya, konflik tanah yang menelan korban jiwa itu ditengarai melibatkan aparat. Itulah sebabnya, Teguh meragukan independensi TGPF. "Lagian, tidak mungkin hasil akhir atau rekomendasi TGPF yang dibentuk pemerintah justru menghantam pemerintah sendiri," ujar dia.
Pria berkacamata itu menjelaskan, Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia mengunjungi Register 45, Desa Sri Tanjung, dan Moro Moro, ketiganya berada di Lampung, Desa Sei Sodong, OKI, dan Wilayah Adat Pekasa di Sumbawa, NTB, pada 3--7 Januari 2012.
Mereka akan menginvestigasi konflik yang terjadi di sana tanpa batas waktu. Artinya, Sekber bekerja tanpa batas waktu. "Kami fleksibel saja. Jika persoalan ini selesai maka, kami pun selesai bekerja," jelasnya.
Aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Praja Wiguna mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati sebagai jalan keluar atas konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dia menilai, politik agraria yang dijalankan pemerintah selama ini cenderung proinvestor.
Hal inilah yang menyuburkan konflik agraria di Nusantara. "Organisasi massa petani, NGO yang tergabung dalam Sekber akan mendesak dijalankannya pembaharuan agraria," tegas Praja.
Mereka menempuh langkah itu karena tidak percaya dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji yang dibentuk pemerintah dan DPR. "Sekber ini sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap TGPF dan tim-tim lain," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhammad Teguh Surya di Jakarta, Selasa (3/1/2012).
Teguh mengaku pesimistis TGPF Mesuji dan Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji yang dibentuk DPR dapat menyelesaikan sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan OKI, Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, tim itu cenderung menyelesaikan kasus per kasus, bukan struktural.
Menurutnya, akar persoalan di Mesuji, OKI, dan Bima merupakan konflik agraria dan sumber daya alam. Itulah sebabnya, Teguh tidak yakin bila TGPF dan TPF Mesuji dapat menyelesaikan sengketa lahan di sana. Hal lainnya yang menambah pesimis bagi Teguh ialah keterlibatan TNI/Polri dalam TGPF.
Pasalnya, konflik tanah yang menelan korban jiwa itu ditengarai melibatkan aparat. Itulah sebabnya, Teguh meragukan independensi TGPF. "Lagian, tidak mungkin hasil akhir atau rekomendasi TGPF yang dibentuk pemerintah justru menghantam pemerintah sendiri," ujar dia.
Pria berkacamata itu menjelaskan, Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia mengunjungi Register 45, Desa Sri Tanjung, dan Moro Moro, ketiganya berada di Lampung, Desa Sei Sodong, OKI, dan Wilayah Adat Pekasa di Sumbawa, NTB, pada 3--7 Januari 2012.
Mereka akan menginvestigasi konflik yang terjadi di sana tanpa batas waktu. Artinya, Sekber bekerja tanpa batas waktu. "Kami fleksibel saja. Jika persoalan ini selesai maka, kami pun selesai bekerja," jelasnya.
Aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Praja Wiguna mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati sebagai jalan keluar atas konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dia menilai, politik agraria yang dijalankan pemerintah selama ini cenderung proinvestor.
Hal inilah yang menyuburkan konflik agraria di Nusantara. "Organisasi massa petani, NGO yang tergabung dalam Sekber akan mendesak dijalankannya pembaharuan agraria," tegas Praja.
()
Explore More