Ektrak Vonis jaksa sering telat

Sabtu, 31 Desember 2011 - 17:00 WIB
Ektrak Vonis jaksa sering...
Ektrak Vonis jaksa sering telat
A A A
sindonews.com- Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sering terlambat mendapatkan ekstrak vonis (petikan putusan maupun salinan putusan hakim) dari jaksa. Walaupun sudah berubah status, narapidana masih ditempatkan di Rutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Taswem Tarib mengatakan, jika sudah divonis di pengadilan, terdakwa sudah berubah status menjadi terpidana. Status terpidana ini sudah tidak lagi ditempatkan di Rutan, tapi sudah ditempatkan di Lapas.

"Pelanggaran hak-hak tahanan sering terjadi pada saat peralihan status dari
tahanan rutan menjadi tahanan lapas," tutur Taswem menjelaskan kepada Sindonews, Sabtu (31/12/2011)

Taswem mengakui petugas rutan juga mengeluhkan hal yang sama. Petugas sering terlambat mendapatkan ekstrak vonis dari jaksa. Tanpa ekstrak vonis itu petugas Rutan tidak akan memindahkan tahanan.

"Jika tak ada ekstrak vonis, petugas tak akan berani memindahkan tahanan, sekalipun sudah ada pemberitaan yang menyebutkan terdakwa dihukum," ucapnya tegas.

menurutnya, Lantaran jaksa sering telat menyampaikan ekstrak vonis, acapkali petugas hanya mengetahui status tahanan dari penuturan tahanan itu sendiri. Padahal, kata Taswem, bisa saja tahanan salah dengar. Tanpa ekstrak vonis tentu saja petugas rutan tidak bisa memastikan status hukum tahanan.

"Agar hak-hak tahanan dipenuhi, Taswem terus berkoordinasi dengan jajarannya, untuk memantau penyimpangan prosedural yang mengabaikan hak-hak tahanan," ungkap Taswem

Salinan putusan pada dasarnya ekstra Vonis diberikan kepada jaksa penuntut umum dan penyidik. Memang idealnya, dalam prosedur formal, setelah dikeluarkan putusan pengadilan, salinan putusannya harus segera diberikan kepada jaksa untuk dieksekusi. (wbs)
()
Berita Terkini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Mahfud MD Ungkap Skenario...
Mahfud MD Ungkap Skenario Eks Jampidsus Ajukan Praperadilan dan Berakhir Menang
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved