Hindari koalisi 'palsu', cukup dua fraksi di DPR
Jum'at, 30 Desember 2011 - 00:22 WIB
Hindari koalisi 'palsu', cukup dua fraksi di DPR
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat kerap menuding beberapa anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik (Parpol) pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bermuka dua.
Di satu sisi berada dalam koalisi, namun di parlemen kerap menyerang kebijakan pemerintah. Persoalan ini kemudian memunculkan gagasan jumlah fraksi di DPR lebih disederhanakan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan komposisi di DPR berikutnya perlu diubah. Jumlah fraksi cukup dua, yaitu pihak oposisi dan pendukung pemerintah.
"Dengan dua fraksi tidak akan ada main-main. Dalam kebersamaan, baik koalisi dan oposisi tidak palsu, koalisi sunguh-sungguh," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2011).
Menurutnya, jumlah fraksi yang gemuk seperti sekarang menyebabkan proses pengambilan keputusan lambat. Padahal, keputusan DPR terkait Undang-Undang (UU) sangat ditunggu oleh masyarakat.
Sekalipun gagasqan PKB ini dapat terwujud, pihaknya juga belum memutuskan pakah akan ikut fraksi koalisi atau sebaliknya, beradai di oposisi. "Saya lihat koalisi pemerintah sekarang masih palsu-palsuan," kilah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini.
Kritik mengenai koalisi 'palsu' ini telah disampaikan juga oleh partai binaan Presiden SBY. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menuding, sejumlah politikus Golkar sering melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menghujat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Salah satunya, SBY kerap kali dikaitkan dengan kasus korupsi wisma atlet dengan tersangka Muhammad Nazaruddin. "Strategi Golkar terkesan politik bermuka dua. Katanya koalisi, tetapi aksi gergaji dibiarkan. Saya heran kenapa Ketua Golkar (Aburizal Bakrie-red) dan para petinggi Golkar membiarkan serangan-serangan itu," tuding Ramadhan beberapa waktu silam.
Di satu sisi berada dalam koalisi, namun di parlemen kerap menyerang kebijakan pemerintah. Persoalan ini kemudian memunculkan gagasan jumlah fraksi di DPR lebih disederhanakan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan komposisi di DPR berikutnya perlu diubah. Jumlah fraksi cukup dua, yaitu pihak oposisi dan pendukung pemerintah.
"Dengan dua fraksi tidak akan ada main-main. Dalam kebersamaan, baik koalisi dan oposisi tidak palsu, koalisi sunguh-sungguh," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2011).
Menurutnya, jumlah fraksi yang gemuk seperti sekarang menyebabkan proses pengambilan keputusan lambat. Padahal, keputusan DPR terkait Undang-Undang (UU) sangat ditunggu oleh masyarakat.
Sekalipun gagasqan PKB ini dapat terwujud, pihaknya juga belum memutuskan pakah akan ikut fraksi koalisi atau sebaliknya, beradai di oposisi. "Saya lihat koalisi pemerintah sekarang masih palsu-palsuan," kilah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini.
Kritik mengenai koalisi 'palsu' ini telah disampaikan juga oleh partai binaan Presiden SBY. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menuding, sejumlah politikus Golkar sering melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menghujat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Salah satunya, SBY kerap kali dikaitkan dengan kasus korupsi wisma atlet dengan tersangka Muhammad Nazaruddin. "Strategi Golkar terkesan politik bermuka dua. Katanya koalisi, tetapi aksi gergaji dibiarkan. Saya heran kenapa Ketua Golkar (Aburizal Bakrie-red) dan para petinggi Golkar membiarkan serangan-serangan itu," tuding Ramadhan beberapa waktu silam.
()
