Dana Desa Dibutuhkan untuk Tanggulangi Dampak Corona
Kamis, 09 April 2020 - 13:08 WIB
Dana Desa Dibutuhkan untuk Tanggulangi Dampak Corona
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha menilai pimpinan daerah belum maksimal dalam menyaluran dana daerah. Padahal dana tersebut dibutuhkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak penyebaran virus Corona.
Hal itu diungkapkan anggota DPD asal Sulawesi Tengah itu berdasarkan atas pengamatan pencairan dana di daerah pemilihannnya.
"Saya telusuri di dapil saya sendiri, ternyata ada sejumlah masalah yang belum dilakukan oleh kepala desa dan bupati, seperti mungkin bupati belum menetapkan peraturan bupati (perbup) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, sehingga menghambat penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)," kata Abdul Rachman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2020).
Abdul Rachman mengakui baru saja berkomunikasi dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Donggala mengenai dana desa.
"Ternyata kepala Desa Lalombi baru hari ini lakukan asistensi terhadap APBdes mereka. Itulah kendala yang dihadapi secara administrasi dari daerah sehingga dana desa belum maksimal," tuturnya.
Dia mengimbau seluruh bupati di Sulawesi Tengah dan para kepala desa untuk segera melengkapi administrasi proses pencairan dana dari pusat agar Kemendes PDTT segera mencairkan dana desa.
"Karena sekarang masyarakat di perdesaan sangat membutuhkan dana tersebut," ujarnya.
Abdul Rachman mengatakan DPD akan terus mengawal penyaluran dana desa. "Insya Allah kami akan kawal dana desa ini di pusat, jika sudah lengkap secara adminstrasi segera informasikan saya, saya akan tindak lanjuti dana desa tersebut untuk kepentingan masyarakat di perdesaan," tuturnya.
Hal itu diungkapkan anggota DPD asal Sulawesi Tengah itu berdasarkan atas pengamatan pencairan dana di daerah pemilihannnya.
"Saya telusuri di dapil saya sendiri, ternyata ada sejumlah masalah yang belum dilakukan oleh kepala desa dan bupati, seperti mungkin bupati belum menetapkan peraturan bupati (perbup) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, sehingga menghambat penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)," kata Abdul Rachman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2020).
Abdul Rachman mengakui baru saja berkomunikasi dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Donggala mengenai dana desa.
"Ternyata kepala Desa Lalombi baru hari ini lakukan asistensi terhadap APBdes mereka. Itulah kendala yang dihadapi secara administrasi dari daerah sehingga dana desa belum maksimal," tuturnya.
Dia mengimbau seluruh bupati di Sulawesi Tengah dan para kepala desa untuk segera melengkapi administrasi proses pencairan dana dari pusat agar Kemendes PDTT segera mencairkan dana desa.
"Karena sekarang masyarakat di perdesaan sangat membutuhkan dana tersebut," ujarnya.
Abdul Rachman mengatakan DPD akan terus mengawal penyaluran dana desa. "Insya Allah kami akan kawal dana desa ini di pusat, jika sudah lengkap secara adminstrasi segera informasikan saya, saya akan tindak lanjuti dana desa tersebut untuk kepentingan masyarakat di perdesaan," tuturnya.
(dam)
