Ekonomi Politik Internasional Covid-19

loading...
Ekonomi Politik Internasional Covid-19
Ekonomi Politik Internasional Covid-19
A+ A-
TIRTA NUGRAHA MURSITAMA, PHD
Guru Besar, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara

Merebaknya wabah Covid-19 ke seluruh dunia menjadi pandemi global memaksa dunia berubah. Tidak hanya dari negara, pasar, tetapi juga masyarakat. Paling tidak hingga saat ini, China dianggap sebagai salah satu contoh negara yang berhasil meredam virus Covid-19 hingga mengulurkan tangan membantu Italia. Sementara itu, beberapa negara lain mengikuti dengan kebijakan yang beragam dari menutup diri (lock-down) mulai kurun waktu tertentu hingga kebijakan menutup sebagian wilayahnya.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kita menganalisis fenomena Covid-19 dari perspektif hubungan inter nasional, khususnya subdisiplin ekonomi politik internasional (ekopolin). Secara singkat, menurut pandangan ekopolin, fenomena internasional terjadi sebagai konsekuensi interaksi antara kekuatan yang dimiliki negara (politik) dan perusahaan (pasar) di tingkat global.

Dalam interaksi tersebut, masing-masing aktor memiliki kepentingan tersendiri yang ingin dicapai. Pada akhirnya akan melahirkan siapa yang menjadi pemenang (winner) dan siapa yang harus rela jadi pecundang (looser). Karena interaksi itu pada dasarnya melibatkan masyarakat maka konsekuensi dari interaksi dua kekuatan tersebut juga berdampak kepada masyarakat, di tingkat nasional (domestik suatu negara) hingga secara lokal.

Negara vs Pasar
Sebagai satu-satunya otoritas yang diberikan kewenangan sah oleh hukum perundang-undangan untuk menggunakan kekuatan memaksa mengatur warganya dengan senjata (militer dan polisi), negara dapat mengeksekusi kekuasaan (power) dan politiknya. Untuk itulah mengapa beberapa Negara melakukan menutup wilayah secara keseluruhan (lockdown), karantina wilayah secara terbatas, hingga melakukan pengaturan lalu lintas pergerakan warganya secara terbatas dengan dibantu kepolisian bahkan militer.

Negara bisa mem berikan sanksi hukuman bagi yang melanggar. Negara wajib hadir menjaga ketertiban dan menjaga situasi aman dan masyarakatnya tetap tenang. Masyarakat merasa aman dan nyaman tidak diliputi rasa ketakutan, termasuk akses terhadap ke butuhan sehari-hari terpenuhi. Misalnya menjamin warga tidak kelaparan, menjaga akses terhadap informasi dari pemerintah secara transparan hingga akses ke fasilitas kesehatan bila ada yang terkena gejala Covid-19.



Dalam konteks ini, negara kadang berbenturan dengan kepentingan perusahaan (bisnis besar maupun kecil). Logika pasar adalah memupuk keuntungan sebanyak mungkin agar mendapatkan kemakmuran. Perusahaan tentu berusaha agar dapat tetap beroperasi paling tidak untuk mengurangi kerugian. Bisa dibayangkan bila akses ke dunia internasional maupun dari luar ke dalam negeri ditutup total, ke giatan bisnis terhenti. Ujung pang kalnya tidak hanya pada kelangsungan usaha itu sendiri, tetapi juga menyangkut para pekerja yang tidak mendapatkan gaji.

Dampak tidak beroperasinya bisnis memang beragam. Bagi para karyawan berkerah putih, mungkin masih bisa mendapatkan hak nya dalam bentuk gaji ataupun bonusnya. Sejelek-jeleknya, mereka akan mengalami sedikit pe motongan atau penundaan pembayaran bonus. Bagi per usa haan besar apalagi perusahaan multi nasional dengan aset dan omzet yang besar, mungkin tidak terlalu menjadi masalah besar.

Bagi pekerja kerah biru yang hidupnya bergantung pada apakah mereka bekerja atau tidak hari itu, bisa menjadi kiamat kecil. Bila mereka tidak bekerja maka mereka tidak mendapatkan upah. Artinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini masalah yang sangat riil. Bagi perusahaan menengah dengan aset dan omzet yang tidak terlalu besar dan mengandalkan cash flow jangka menengah atau pendek, bias jadi bom waktu apalagi usaha kecil yang hidupnya bertumpu pada transaksi harian.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top