Ada Kesenjangan Pikiran Antara Elite dan Rakyat di Tengah Wabah Corona
Senin, 06 April 2020 - 22:23 WIB
Ada Kesenjangan Pikiran Antara Elite dan Rakyat di Tengah Wabah Corona
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai, dampak merebaknya Pandemi Covid-19 atau virus corona telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial dalam kehidupan rakyat. Pasalnya, hidup rakyat secara umum kini semakin berat.
Masalah kesengsaraan rakyat pun kian menggunung atau memuncak terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elite. (Baca juga: BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown)
"Namun demikian, krisis bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, tapi terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran masyarakat tentang realita yang ada," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
(Baca juga: Kabar Gembira, Indonesia Bakal Produksi APD dengan Bahan Baku Lokal)
Ferry mengatakan, sebelum adanya masalah Covid-19, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian. Pemicunya, pemerintah kerap menggunakan buzzer atau influencer yang menyebabkan penguasa jadi tidak peka, antikritik, serta cenderung elitis, hanya mengejar pencitraan di luar harapan rakyat.
"Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri," ujar Ferry yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Kendati demikian dia mengakui, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyat yang bakal menang. Contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dengan pikiran elite adalah mengenai pemerintah yang tetap melanjutkan proyek ibu kota negara baru.
Selain itu kata dia, contoh lainnya adalah dilanjutkannya pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di samping itu, jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kenaikan gaji.
Selanjutnya, keinginan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membebaskan para narapidana kasus tindak pidana korupsi dengan dalih Pandemi Corona.
"Ini tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda," katanya.
"Di luar itu, rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," pungkasnya.
Masalah kesengsaraan rakyat pun kian menggunung atau memuncak terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elite. (Baca juga: BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown)
"Namun demikian, krisis bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, tapi terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran masyarakat tentang realita yang ada," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
(Baca juga: Kabar Gembira, Indonesia Bakal Produksi APD dengan Bahan Baku Lokal)
Ferry mengatakan, sebelum adanya masalah Covid-19, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian. Pemicunya, pemerintah kerap menggunakan buzzer atau influencer yang menyebabkan penguasa jadi tidak peka, antikritik, serta cenderung elitis, hanya mengejar pencitraan di luar harapan rakyat.
"Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri," ujar Ferry yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Kendati demikian dia mengakui, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyat yang bakal menang. Contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dengan pikiran elite adalah mengenai pemerintah yang tetap melanjutkan proyek ibu kota negara baru.
Selain itu kata dia, contoh lainnya adalah dilanjutkannya pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di samping itu, jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kenaikan gaji.
Selanjutnya, keinginan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membebaskan para narapidana kasus tindak pidana korupsi dengan dalih Pandemi Corona.
"Ini tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda," katanya.
"Di luar itu, rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," pungkasnya.
(maf)
