BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown
Senin, 06 April 2020 - 18:41 WIB
BNPB Akui Bisa Kewalahan jika Diberlakukan Lockdown
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengakui, BNPB bisa kewalahan jika lockdown diterapkan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 atau virus corona. Hal tersebut dikatakan Doni Monardo dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI secara virtual, Senin (6/4/2020).
"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia," ujar Doni Monardo.
(Baca juga: Pengamat Sebut Warga Harus Pahami Penertiban oleh Polri untuk Cegah Corona)
Karena kata dia, kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat. "Belum lagi masyarakat-masyarakat kita yang ada di daerah-daerah sangat sempit dan kumuh," ujar pria yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.
Dia memberikan contoh seperti satu rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga. "Mereka tidur bergantian," ungkap mantan Danpaspampres ini.
Dia mengatakan, umumnya mereka itu bekerja sebagai tenaga kasar. "Tempatnya sempit. Kalau lockdown, karantina wilayah bagaimana mereka bisa bergerak," tutur mantan Danrem 061/Surya Kencana ini.
Artinya, kata dia, setiap kebijakan yang diputuskan tentu memiliki sisi lain yang kurang bagus. "Namun apapun keputusan kepala negara. Maka saya yakin kalau kita semua satu komando, kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," pungkas mantan Danjen Kopassus ini.
"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia," ujar Doni Monardo.
(Baca juga: Pengamat Sebut Warga Harus Pahami Penertiban oleh Polri untuk Cegah Corona)
Karena kata dia, kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat. "Belum lagi masyarakat-masyarakat kita yang ada di daerah-daerah sangat sempit dan kumuh," ujar pria yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.
Dia memberikan contoh seperti satu rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga. "Mereka tidur bergantian," ungkap mantan Danpaspampres ini.
Dia mengatakan, umumnya mereka itu bekerja sebagai tenaga kasar. "Tempatnya sempit. Kalau lockdown, karantina wilayah bagaimana mereka bisa bergerak," tutur mantan Danrem 061/Surya Kencana ini.
Artinya, kata dia, setiap kebijakan yang diputuskan tentu memiliki sisi lain yang kurang bagus. "Namun apapun keputusan kepala negara. Maka saya yakin kalau kita semua satu komando, kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," pungkas mantan Danjen Kopassus ini.
(maf)
