Hindari Misinformasi Terkait Wabah Corona di Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Dalam menghadapi pandemi Corona, menjaga jarak fisik harus dilakukan. Bukan jarak sosial karena masyarakat masih bisa terhubung secara sosial khususnya melalui media sosial.
Tidak kalah penting, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya.
Aktivis media Sosial, Enda Nasution mengatakan dalam kondisi seperti saat ini wajar jika semua orang berusaha mencari informasi sebanyak mungkin. Namun masyarakat harus mendapatkan informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi misinformasi.
"Saat ini banyak informasi yang sifatnya salah atau misinformasi, bukan hoaks yang beredar, karena kita terlalu cepat menyebarkannya tanpa kita menunggu informasi itu bisa dikonfirmasi lagi. Contohnya, ada yang positif COVID-19 yang misalnya sudah kita sebarkan, ternyata belum 100 persen yakin karena ada tes berikutnya,” kata Enda Nasution di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Untuk itu, menurut Enda, perlu peran pemerintah untuk mulai melakukan improvement dan perbaikan mengenai manajemen penanggulangan wabah COVID-19 ini sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“Banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah. Di awal, kita ingat informasi masih jalan sendiri-sendiri tidak satu pintu. Sekarang itu semua sudah jelas, lalu kemudian sumber-sumber informasi juga melalui website sudah mulai bermunculan secara resmi sehingga data sudah mulai terbuka untuk publik,” tutur Koordinator Gerakan #BijakBersosmed ini.
Dari sisi komunikasi, kata dia, pemerintah juga harus sudah memiliki strategi, baik itu untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini untuk mengimbangi dan mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan ke depannya. Komunikasi ke publik dinilai penting untuk menenangkan masyarakat.
“Kondisi ini penting untuk memiliki strategi, lalu juga didukung dengan taktik dan metode yang bisa dievaluasi setiap waktu. Iniuntuk memastikan agar tidak terjadi kepanikan, kesalahpahamamn maupun tidak terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber resmi pemerintah,” tuturnya.
Dia mengungkapkan saat ini juga sudah ada upaya swadaya dari masyarakat untuk mencoba mengklarifikasi informasi yang beredar dan menjadi penengah terhadap informasi yang krusial dengan membuat platform informatif untuk publik.
“Dari pemerintah, Kominfo membuat platform informasi juga, lalu dari swadaya masyarakat seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan dari pemerintah daerah seperti Jabar Saber Hoaks untuk mengklarifikasi informasi yang beredar juga sudah,” tutur Ketua Tim Jabar Saber Hoaks yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini
Dia mengimbau masyarakat sebagai pengguna media sosial harus bisa melakukan sesuatu dengan cara mendukung pihak-pihak tersebut. “Jadi mereka melakukan atau membantu penyebaran informasi yang memang kita percaya betul, informasi-informasi resmi, lalu kemudian juga tidak terlalu gampang untuk berkomentar negatif,” ujarnya.
Enda juga mengingatkan masyarakat jangan terlalu mudah untuk berkomentar negatif terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Kalau merasa kesal atau frustasi boleh saja mengkritik, namun jangan mengeluarkan pernyataan nyinyir yang terlalu cepat.
“Sekarang ini sepertinya kita terlalu mudah dan cepat untuk mengeluarkan kata yang menjelekkan siapa pun seperti kepada presiden atau gubernur yang mana langkah yang telah diambil tentunya dengan niat baik. Jangan menjelekkan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, baik itu pemerintah, tenaga kerja kesehatan, para dokter dan semua orang yang sedang berusaha membantu semua pihak,” tuturnya.
Tidak kalah penting, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya.
Aktivis media Sosial, Enda Nasution mengatakan dalam kondisi seperti saat ini wajar jika semua orang berusaha mencari informasi sebanyak mungkin. Namun masyarakat harus mendapatkan informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi misinformasi.
"Saat ini banyak informasi yang sifatnya salah atau misinformasi, bukan hoaks yang beredar, karena kita terlalu cepat menyebarkannya tanpa kita menunggu informasi itu bisa dikonfirmasi lagi. Contohnya, ada yang positif COVID-19 yang misalnya sudah kita sebarkan, ternyata belum 100 persen yakin karena ada tes berikutnya,” kata Enda Nasution di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Untuk itu, menurut Enda, perlu peran pemerintah untuk mulai melakukan improvement dan perbaikan mengenai manajemen penanggulangan wabah COVID-19 ini sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“Banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah. Di awal, kita ingat informasi masih jalan sendiri-sendiri tidak satu pintu. Sekarang itu semua sudah jelas, lalu kemudian sumber-sumber informasi juga melalui website sudah mulai bermunculan secara resmi sehingga data sudah mulai terbuka untuk publik,” tutur Koordinator Gerakan #BijakBersosmed ini.
Dari sisi komunikasi, kata dia, pemerintah juga harus sudah memiliki strategi, baik itu untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini untuk mengimbangi dan mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan ke depannya. Komunikasi ke publik dinilai penting untuk menenangkan masyarakat.
“Kondisi ini penting untuk memiliki strategi, lalu juga didukung dengan taktik dan metode yang bisa dievaluasi setiap waktu. Iniuntuk memastikan agar tidak terjadi kepanikan, kesalahpahamamn maupun tidak terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber resmi pemerintah,” tuturnya.
Dia mengungkapkan saat ini juga sudah ada upaya swadaya dari masyarakat untuk mencoba mengklarifikasi informasi yang beredar dan menjadi penengah terhadap informasi yang krusial dengan membuat platform informatif untuk publik.
“Dari pemerintah, Kominfo membuat platform informasi juga, lalu dari swadaya masyarakat seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan dari pemerintah daerah seperti Jabar Saber Hoaks untuk mengklarifikasi informasi yang beredar juga sudah,” tutur Ketua Tim Jabar Saber Hoaks yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini
Dia mengimbau masyarakat sebagai pengguna media sosial harus bisa melakukan sesuatu dengan cara mendukung pihak-pihak tersebut. “Jadi mereka melakukan atau membantu penyebaran informasi yang memang kita percaya betul, informasi-informasi resmi, lalu kemudian juga tidak terlalu gampang untuk berkomentar negatif,” ujarnya.
Enda juga mengingatkan masyarakat jangan terlalu mudah untuk berkomentar negatif terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Kalau merasa kesal atau frustasi boleh saja mengkritik, namun jangan mengeluarkan pernyataan nyinyir yang terlalu cepat.
“Sekarang ini sepertinya kita terlalu mudah dan cepat untuk mengeluarkan kata yang menjelekkan siapa pun seperti kepada presiden atau gubernur yang mana langkah yang telah diambil tentunya dengan niat baik. Jangan menjelekkan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, baik itu pemerintah, tenaga kerja kesehatan, para dokter dan semua orang yang sedang berusaha membantu semua pihak,” tuturnya.
(dam)