Kendalikan Sebaran Corona, Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama

loading...
Kendalikan Sebaran Corona, Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
Kendalikan Sebaran Corona, Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan status kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai langkah strategis untuk menghentikan wabah virus corona (Covid-19). Bersamaan dengan itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan tersebut menegaskan pandangan pemerintah bahwa wabah corona sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keputusan itu sekaligus menghentikan spekulasi tentang penggunaan darurat sipil sebagai instrumen untuk mengatasi wabah corona.

Upaya strategis dan komprehensif memang perlu diambil pemerintah mengingat perkembangan wabah corona di Tanah Air yang masih terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data terbaru, warga positif terinfeksi corona menjadi 1.528 pasien setelah ada penambahan 114 kasus. Dari jumlah tersebut, 136 diantaranya meninggal dunia.

“Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan status ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah, ujar Jokowi di Istana Bogor, kemarin.



Sebagai informasi, dasar hukum aturan itu adalah Undang-Undang No.6/ 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Jokowi status darurat menunjukkan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama. Pemerintah berusaha mengendalikan penyebaran corona dan mengobati pasien yang terpapar. (Baca: Presiden Jokowi Teken Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Jokowi meminta ini menjadi dasar kebijakan seluruh daerah di Indonesia. Dengan terbitnya PP ini, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Termasuk sesuai dengan Keppres tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.



“Oleh sebab itu, saya berharap agar provinsi, kabupaten, dan kota sesuai UU yang ada, silakan berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama, yaitu UU PP dan keppres yang baru saja saya tanda tangani,” ujarnya.
halaman ke-1 dari 3
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top