Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, PKS: Hujan Sudah Lebat Baru Mau Bikin Payung
Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, PKS: Hujan Sudah Lebat Baru Mau Bikin Payung
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Karantina Wilayah disindir oleh Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati. Kurniasih mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah ada sejak dua tahun lalu.
"Sangat terlambat baru mau buat PP saat ini. Hujan sudah lebat, baru mau buat payung," ujar Kurniasih kepada SINDOnews, Sabtu (28/3/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI menambahkan, keselamatan dan kesehatan 270 juta jiwa rakyat Indonesia sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Dia melanjutkan, jangan karena urusan regulasi dan birokrasi kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia jadi terabaikan.
"Kalau memang mau dibuat PP harus bisa selesai 2-3 hari ini. Sehingga bisa langsung diimplementasikan," ujar legislator asal Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini. (Baca Juga: Polri Ungkap 51 Hoaks Covid-19, Modus Pelaku Iseng hingga Tidak Puas terhadap Pemerintah).
Selain itu, dia menilai pemerintah bisa mencari opsi regulasi lain yang bisa menjadi payung hukum, yang bisa dalam sehari atau dua hari ini terbit dan dimplementasikan. "Karantina wilayah sebuah fakta kebijakan yang sudah harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Dia melanjutkan, banyak pakar, ahli, tokoh masyarakat dan kalangan yang meminta dilakukan karantina wilayah untuk menekan perluasan pandemi virus corona atau Covid-19. "Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat," pungkasnya.
"Sangat terlambat baru mau buat PP saat ini. Hujan sudah lebat, baru mau buat payung," ujar Kurniasih kepada SINDOnews, Sabtu (28/3/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI menambahkan, keselamatan dan kesehatan 270 juta jiwa rakyat Indonesia sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Dia melanjutkan, jangan karena urusan regulasi dan birokrasi kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia jadi terabaikan.
"Kalau memang mau dibuat PP harus bisa selesai 2-3 hari ini. Sehingga bisa langsung diimplementasikan," ujar legislator asal Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini. (Baca Juga: Polri Ungkap 51 Hoaks Covid-19, Modus Pelaku Iseng hingga Tidak Puas terhadap Pemerintah).
Selain itu, dia menilai pemerintah bisa mencari opsi regulasi lain yang bisa menjadi payung hukum, yang bisa dalam sehari atau dua hari ini terbit dan dimplementasikan. "Karantina wilayah sebuah fakta kebijakan yang sudah harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Dia melanjutkan, banyak pakar, ahli, tokoh masyarakat dan kalangan yang meminta dilakukan karantina wilayah untuk menekan perluasan pandemi virus corona atau Covid-19. "Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat," pungkasnya.
(zik)
Explore More