Larangan Mudik Solusi Tepat untuk Antisipasi Sebaran Virus Corona
Larangan Mudik Solusi Tepat untuk Antisipasi Sebaran Virus Corona
A
A
A
JAKARTA - Upaya mitigasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) ke daerah perlu serius dilakukan. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah melarang mudik Lebaran 2020 yang diperkirakan jatuh pada 23 atau 24 Mei mendatang.
Langkah ekstrem ini perlu diambil demi memotong mata rantai penyebaran virus corona dari pusat wabah seperti DKI Jakarta. Kemarin, misalnya, total pasien akibat virus corona di Ibu Kota ini sudah mencapai 495 orang atau lebih dari separuh pasien positif corona di Tanah Air yang mencapai 893 orang. Dari jumlah tersebut, 48 di antaranya meninggal.
Bisa dibayangkan bagaimana jika pada arus mudik 2020 depan sebanyak 7,2 juta warga DKI Jakarta dan sekitarnya, seperti pada angka pemudik 2019 lalu, berbondong-bondong pulang kampung ke wilayah Jawa lain atau ke luar Jawa, sementara di antara mereka ada yang sudah positif corona menjadi pembawa (carrier) virus corona?
Upaya mencegah penyebaran virus corona pasti lebih sulit dilakukan. Situasi penanganannya dipastikan kian rumit karena keterbatasan sarana-prasarana kesehatan di daerah. Dampak virus corona pun pasti lebih besar lagi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui salah satu hal konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona adalah pembatasan superketat program mudik Lebaran, terutama mudik bareng Lebaran seperti menjadi tradisi selama ini.
“Bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara ’mudik bareng’ tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan,” kata Tito dalam siaran persnya yang disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga, kemarin.
Menurut Tito, jika dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng, volume arus mudik dari kota-kota besar dapat ditekan signifikan. Terutama dari kota seperti Jabodetabek yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19. (Baca: Laragan Keluar rumah, Pemerintah Diminta Pikirkan Ekonomi Rakyat Bawah)
“Biasanya mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan. Baik di saat pemberangkatan, di perjalanan, hingga di kedatangan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan Covid-19,” ungkap Tito.
Apalagi, dari laporan riset WHO telah menunjukkan bahwa penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmisi lewat tumpangan partikel di udara. Otomatis mudik bareng dapat menjadi area penularan Covid-19 secara masif. “Sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang Lebaran,” katanya.
Kemungkinan pemerintah melarang mudik Lebaran 2020 sehari sebelumnya sudah disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. Menurut dia, pelarangan mudik sebagai upaya untuk mencegah persebaran virus corona meluas.
Dalam rangka itu, Jodi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan telah menyiapkan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendukung skenario kebijakan tersebut. "Kemenhub berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya, melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur," katanya, Rabu (25/3/2020).
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Selain mereka, TNI akan menjaga sejumlah objek vital, seperti pintu tol, dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020. Meskipun begitu, Jodi menegaskan, semua rencana tersebut belum ada keputusan final karena menunggu kondisi persebaran virus korona. "Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk menghadapi puasa dan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.
Jodi lantas memaparkan tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Skenario pertama, yakni mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga adalah pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," katanya. (Baca juga: Pemeritah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Melarang Mudik Lebaran)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membenarkan direktorat jenderalnya membuat skenario pelarangan mudik dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona di Indonesia.
"Dari hasil diskusi dan rapat-rapat kita dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk eselon 1 di Kementerian Perhubungan, bahwa kegiatan mudik di 2020 ini tampaknya kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah," ujarnya dalam keterangan video Kemenhub, Rabu (25/3).
Kemenhub dengan kementerian terkait serta Polri akan menyampaikan imbauan secara luas kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik tahun ini. Pemerintah mengimbau agar silaturahmi dilakukan melalui media elektronik seperti video call.
"Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, nanti akan bersama-sama dengan kementerian terkait dan kepolisian kita akan mengimbau masyarakat untuk Lebaran 2020 agar tidak melaksanakan mudik. Kemudian kita akan melaksanakan silaturahmi hanya dari tempat masing-masing. Kita bisa menggunakan WhatsApp, bisa video call dengan keluarga," ucapnya.
Budi menegaskan, dengan tidak melakukan mudik atau berkunjung ke keluarga saat Lebaran sudah cukup membantu pemerintah dalam rangka memotong penyebaran wabah korona. "Kita harus bahu membahu antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk masyarakat, untuk kompak mencegah penyebaran Covid-19 ini," katanya.
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin juga sepakat dengan imbauan agar masyarakat tidak mudik Lebaran. Dia mengingatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector penanganan pandemi korona telah menetapkan masa tanggap darurat korona hingga 29 Mei mendatang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu mudik ke kampung halaman. Karena inti dari Idul Fitri adalah saling memaafkan yang itu bisa dilakukan lewat telepon. “Ya kita lihat perkembangan. Lebaran itu kan sebenarnya saling memaafkan, bersilaturahmi. Sekarang dengan adanya telepon, video call bisa dilakukan, bisa saling memaafkan dengan telepon atau video call begitu,’’ ujar Azis.
Namun, Azis melanjutkan, soal perlu tidaknya imbauan atau larangan untuk tidak mudik pada masyarakat, masih perlu melihat perkembangan penyebaran virus korona ini dalam empat minggu ke depan seperti apa. “Iya (sebaiknya tidak mudik), kan sama saja saling memaafkan. Nanti setelah wabah mereda, baru (boleh mudik), begitu,” harapnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)
Langkah ekstrem ini perlu diambil demi memotong mata rantai penyebaran virus corona dari pusat wabah seperti DKI Jakarta. Kemarin, misalnya, total pasien akibat virus corona di Ibu Kota ini sudah mencapai 495 orang atau lebih dari separuh pasien positif corona di Tanah Air yang mencapai 893 orang. Dari jumlah tersebut, 48 di antaranya meninggal.
Bisa dibayangkan bagaimana jika pada arus mudik 2020 depan sebanyak 7,2 juta warga DKI Jakarta dan sekitarnya, seperti pada angka pemudik 2019 lalu, berbondong-bondong pulang kampung ke wilayah Jawa lain atau ke luar Jawa, sementara di antara mereka ada yang sudah positif corona menjadi pembawa (carrier) virus corona?
Upaya mencegah penyebaran virus corona pasti lebih sulit dilakukan. Situasi penanganannya dipastikan kian rumit karena keterbatasan sarana-prasarana kesehatan di daerah. Dampak virus corona pun pasti lebih besar lagi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui salah satu hal konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona adalah pembatasan superketat program mudik Lebaran, terutama mudik bareng Lebaran seperti menjadi tradisi selama ini.
“Bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara ’mudik bareng’ tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan,” kata Tito dalam siaran persnya yang disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga, kemarin.
Menurut Tito, jika dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng, volume arus mudik dari kota-kota besar dapat ditekan signifikan. Terutama dari kota seperti Jabodetabek yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19. (Baca: Laragan Keluar rumah, Pemerintah Diminta Pikirkan Ekonomi Rakyat Bawah)
“Biasanya mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan. Baik di saat pemberangkatan, di perjalanan, hingga di kedatangan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan Covid-19,” ungkap Tito.
Apalagi, dari laporan riset WHO telah menunjukkan bahwa penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmisi lewat tumpangan partikel di udara. Otomatis mudik bareng dapat menjadi area penularan Covid-19 secara masif. “Sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang Lebaran,” katanya.
Kemungkinan pemerintah melarang mudik Lebaran 2020 sehari sebelumnya sudah disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. Menurut dia, pelarangan mudik sebagai upaya untuk mencegah persebaran virus corona meluas.
Dalam rangka itu, Jodi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan telah menyiapkan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendukung skenario kebijakan tersebut. "Kemenhub berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya, melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur," katanya, Rabu (25/3/2020).
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Selain mereka, TNI akan menjaga sejumlah objek vital, seperti pintu tol, dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020. Meskipun begitu, Jodi menegaskan, semua rencana tersebut belum ada keputusan final karena menunggu kondisi persebaran virus korona. "Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk menghadapi puasa dan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.
Jodi lantas memaparkan tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Skenario pertama, yakni mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga adalah pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," katanya. (Baca juga: Pemeritah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Melarang Mudik Lebaran)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membenarkan direktorat jenderalnya membuat skenario pelarangan mudik dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona di Indonesia.
"Dari hasil diskusi dan rapat-rapat kita dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk eselon 1 di Kementerian Perhubungan, bahwa kegiatan mudik di 2020 ini tampaknya kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah," ujarnya dalam keterangan video Kemenhub, Rabu (25/3).
Kemenhub dengan kementerian terkait serta Polri akan menyampaikan imbauan secara luas kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik tahun ini. Pemerintah mengimbau agar silaturahmi dilakukan melalui media elektronik seperti video call.
"Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, nanti akan bersama-sama dengan kementerian terkait dan kepolisian kita akan mengimbau masyarakat untuk Lebaran 2020 agar tidak melaksanakan mudik. Kemudian kita akan melaksanakan silaturahmi hanya dari tempat masing-masing. Kita bisa menggunakan WhatsApp, bisa video call dengan keluarga," ucapnya.
Budi menegaskan, dengan tidak melakukan mudik atau berkunjung ke keluarga saat Lebaran sudah cukup membantu pemerintah dalam rangka memotong penyebaran wabah korona. "Kita harus bahu membahu antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk masyarakat, untuk kompak mencegah penyebaran Covid-19 ini," katanya.
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin juga sepakat dengan imbauan agar masyarakat tidak mudik Lebaran. Dia mengingatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector penanganan pandemi korona telah menetapkan masa tanggap darurat korona hingga 29 Mei mendatang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu mudik ke kampung halaman. Karena inti dari Idul Fitri adalah saling memaafkan yang itu bisa dilakukan lewat telepon. “Ya kita lihat perkembangan. Lebaran itu kan sebenarnya saling memaafkan, bersilaturahmi. Sekarang dengan adanya telepon, video call bisa dilakukan, bisa saling memaafkan dengan telepon atau video call begitu,’’ ujar Azis.
Namun, Azis melanjutkan, soal perlu tidaknya imbauan atau larangan untuk tidak mudik pada masyarakat, masih perlu melihat perkembangan penyebaran virus korona ini dalam empat minggu ke depan seperti apa. “Iya (sebaiknya tidak mudik), kan sama saja saling memaafkan. Nanti setelah wabah mereda, baru (boleh mudik), begitu,” harapnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)
(ysw)
Explore More