Cegah Perluasan COVID-19, Pemerintah Perlu Batasi Migrasi Warga
Kamis, 26 Maret 2020 - 16:40 WIB
Cegah Perluasan COVID-19, Pemerintah Perlu Batasi Migrasi Warga
A
A
A
JAKARTA - Masifnya penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia saat ini merupakan gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait social distancing dalam upaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut. (Baca juga: Corona Terus Makan Korban, 893 Orang Terinfeksi, 78 Meninggal Dunia)
Oleh karenanya politisi Nasdem Ahmad Sahroni menilai pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan COVID-19 dapat dicegah. (Baca juga: Kapolri: Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi)
Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR ini menyarakan agar pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang notabene justru membuka peluang penyebaran COVID-19 semakin meluas. (Baca juga: Sandiaga Minta Daerah Zona Merah Corona Dijaga Aparat)
“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu. Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” ucap Sahroni, Kamis (26/3/2020).
Sahroni menilai massifnya penyebaran virus Corona tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah. Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.
Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.
“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar sosial distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran COVID-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” jelasnya.
Kekhawatiran penyebaran COVID-19 akibat migrasi ini dipastikan akan semakin tinggi mengingat bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba.
Dia menilai, sosial distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen masih banyak diabaikan oleh mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. ”Bagaimana saat Ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat/ Karena itulah saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan sosial distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lockdown ataupun aturan lainnya agar penyebaran COVID-19 tak semakin meluas,” ucapnya.
Oleh karenanya politisi Nasdem Ahmad Sahroni menilai pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan COVID-19 dapat dicegah. (Baca juga: Kapolri: Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi)
Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR ini menyarakan agar pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang notabene justru membuka peluang penyebaran COVID-19 semakin meluas. (Baca juga: Sandiaga Minta Daerah Zona Merah Corona Dijaga Aparat)
“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu. Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” ucap Sahroni, Kamis (26/3/2020).
Sahroni menilai massifnya penyebaran virus Corona tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah. Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.
Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.
“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar sosial distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran COVID-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” jelasnya.
Kekhawatiran penyebaran COVID-19 akibat migrasi ini dipastikan akan semakin tinggi mengingat bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba.
Dia menilai, sosial distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen masih banyak diabaikan oleh mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. ”Bagaimana saat Ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat/ Karena itulah saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan sosial distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lockdown ataupun aturan lainnya agar penyebaran COVID-19 tak semakin meluas,” ucapnya.
(cip)
