Wabah Corona, PKS Minta Pemerintah Sediakan APD Memadai Bagi Tenaga Medis
Selasa, 24 Maret 2020 - 19:31 WIB
Wabah Corona, PKS Minta Pemerintah Sediakan APD Memadai Bagi Tenaga Medis
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mendorong pemerintah untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) memadai untuk para tenaga kesehatan yang menangani kasus virus Corona (COVID-19).
Dia mengatakan adanya pandemi COVID-19 secara global, membawa kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi Indonesia. "Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020). (Baca juga: YLKI Desak Pemerintah Perhatikan Alat Pelindung Diri Tenaga Medis)
Sekadar diketahui, belum lama ini, pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal jilid 1 dan jilid 2. Namun stimulus itu dinilai tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Padahal, kata dia, pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik di saat investasi menurun. Menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anis menyatakan sepakat.
"Salah satu cara efektif dalam meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendorong konsumsi," imbuhnya. (Baca juga: Gawat, APD di Semua RS Sleman Hanya Cukup Untuk Tiga Hari)
Dia menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2020 mencapai Rp43 triliun. "Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT," katanya.
Selain itu, Anis mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan lain selain memberikan BLT. "Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan nontunai," ungkapnya.
Jumlah beras yang dapat diperoleh masyarakat, kata dia, bisa ditambah. Anis juga mengatakan untuk menaikkan daya beli masyarakat, disamping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak UMKM selama beberapa bulan.
Belum lama ini, pemerintah memutuskan memberikan subsidi pada bunga KUR. Bunga KUR saat ini telah turun dari 22% menjadi 12%. Namun, dia menilai tidak ada daya beli masyarakat. "Itulah sebabnya pembebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan," tuturnya.
Secara khusus, dia menekankan dalam situasi darurat menghadapi pandemi COVID-19 perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker menjadi langka di lapangan.
Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-baranģ tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.
Anis juga berpendapat akan sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi APD bagi parà dokter dan tenaga kesehatan. "Pengadaan APD ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai rumah sakit meminta donasi kepada masyarakat, artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
Dia mengatakan adanya pandemi COVID-19 secara global, membawa kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi Indonesia. "Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020). (Baca juga: YLKI Desak Pemerintah Perhatikan Alat Pelindung Diri Tenaga Medis)
Sekadar diketahui, belum lama ini, pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal jilid 1 dan jilid 2. Namun stimulus itu dinilai tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Padahal, kata dia, pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik di saat investasi menurun. Menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anis menyatakan sepakat.
"Salah satu cara efektif dalam meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendorong konsumsi," imbuhnya. (Baca juga: Gawat, APD di Semua RS Sleman Hanya Cukup Untuk Tiga Hari)
Dia menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2020 mencapai Rp43 triliun. "Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT," katanya.
Selain itu, Anis mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan lain selain memberikan BLT. "Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan nontunai," ungkapnya.
Jumlah beras yang dapat diperoleh masyarakat, kata dia, bisa ditambah. Anis juga mengatakan untuk menaikkan daya beli masyarakat, disamping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak UMKM selama beberapa bulan.
Belum lama ini, pemerintah memutuskan memberikan subsidi pada bunga KUR. Bunga KUR saat ini telah turun dari 22% menjadi 12%. Namun, dia menilai tidak ada daya beli masyarakat. "Itulah sebabnya pembebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan," tuturnya.
Secara khusus, dia menekankan dalam situasi darurat menghadapi pandemi COVID-19 perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker menjadi langka di lapangan.
Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-baranģ tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.
Anis juga berpendapat akan sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi APD bagi parà dokter dan tenaga kesehatan. "Pengadaan APD ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai rumah sakit meminta donasi kepada masyarakat, artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
(cip)
