Tekan Wabah Corona, Pemerintah Diminta Lakukan Pemeriksaan Secara Masif

JAKARTA - Berdasarkan laporan resmi pemerintah per tanggal 17 Maret 2020, tercatat ada 172 kasus positif Covid-19. Dari 1.255 orang yang diperiksa atau 13,7% merupakan pasien positif Covid-19. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia 227 Kasus, 19 Meninggal Dunia)

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali, mengatakan di Korea Selatan semakin masif pemerintah melakukan pemeriksaan maka semakin banyak ditemukan pasien positif. Masifnya pemeriksaan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah negara tersebut untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi warganya. (Baca juga: Yuri Beberkan Penyebab Jumlah Pasien Positif Corona Alami Peningkatan)

"Hal yang sama juga seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19. Apalagi pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan," katanya, Rabu (18/3/2020).

Menurut Ali, semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutan. Namun demikian, Ali mengingatkan agar pemerintah juga melakukan persiapan antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak.

Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.

“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” katanya.

Ahmad M Ali yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPR menjelaskan sejumlah anggaran belanja barang kementerian dan lembaga yang rencananya dialihkan untuk menjadi belanja modal dan Infrastruktur dapat menjadi pilihan dana antisipatif. Selain itu anggaran proyek infrastruktur yang merupakan tambahan proyek strategis 2020-2024 juga dapat menjadi sumber pendanaan. “Saat pembahasan anggaran tahun lalu pemerintah sudah memetakan ada 22% alokasi anggaran belanja barang yang bisa dialokasi ke belanja modal. Nah itu juga bisa dipakai,” ujarnya.

Selain itu, dana penyertaan modal negara di BUMN juga bisa ditunda kecuali berkenaan dengan penyelesaian utang yang tidak bisa di tunda. Rencana Alokasi Belanja Kementerian yang besar seperti di Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya juga perlu ditinjau ulang untuk di realokasi. ”BUMN juga harus dimintai dana CSR-nya untuk mengantisipasi eskalasi Covid-19. Semua disisir kembali untuk bisa dikerahkan,” ucapnya.

Menurut Ahmad Ali, dana yang memadai guna membangun basis logistik yang kuat dalam mengadapi potensi eskalasi Covid-19 mutlak diperlukan pemerintah. Sampai saat ini Indonesia memang belum memasuki fase peak persebaran kasus Covid-19. Namun demikian persiapan menghadapinya perlu dilakukan sedini mungkin.

“Belajar dari negara lain, semakin awal kita menyiapkan segala kebutuhan sebelum mencapai waktu peak maka akan menjamin keselamatan warga. Jangan lupa juga perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di Indonesia juga harus diajak untuk terlibat dalam persiapan ini,” katanya.

Selain untuk antisipasi kebutuhan logistik dan belanja kesehatan, Ali menekankan alokasi anggaran antisipatif juga diperlukan untuk menegakkan ketertiban di masyarakat nantinya. Dalam kondisi eskalatif, pemerintah harus terdukung untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Karena itu perlu juga memperkuat kinerja aparatur ketertiban dan keamanan negara dalam situasi eskalatif.

“Alokasi dana juga perlu di arahkan dalam kerangka menjaga ketertiban dan keamanan warga. Pelibatan aparat keamanan dan ketertiban harus terdukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa segera dimobilisasi dan bekerja sesuai situasi yang berkembang,” katanya.