Polemik Statement Kapolda Sultra, Pejabat Diimbau Hati-hati Beri Pernyataan
A
A
A
JAKARTA - Polemik pernyataan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam soal video kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China direspons oleh Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya.
Politikus Partai Nasdem ini mengingatkan aparat pemerintah, perlu berhati-hati dalam memberikan pernyataan. (Baca juga: Politikus Gerindra: Rakyat Berhak Tahu Hasil Tes Corona Presiden)
"Saat ini Pemerintah butuh kepercayaan publik. Aparat pemerintah perlu berhati-hati memberi pernyataan. Pejabat negara juga jangan terus menggerogoti trust publik dengan pernyataan-pernyataan tendensius," ujar Willy, Rabu (18/3/2020).
Dia pun mengajak bersama-sama meng wabah virus Corona dengan memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk bekerja dengan benar. "DPR mengawasi dengan mekanisme yang ada," tuturnya.
Dia mengatakan, kesimpangsiuran informasi tentang kedatangan para TKA asal China itu mulai memanas tatkala Kepolisian setempat melakukan penangkapan terhadap HD (39), warga Konawe Selatan, yang dianggap menyebarkan hoaks berkenaan dengan kedatangan pekerja asal China itu.
Dia menambahkan, kecepatan pihak kepolisian dalam memberi keterangan kepada pers ternyata bermasalah setelah ditelusuri. "Ini pelajaran penting di era digital," tegasnya.
"Aparatur negara jangan terlampau terburu-buru memberi pernyataan sebelum suatu masalah itu benar-benar dikuasai fakta dan datanya. Pers pasti akan mengejar dengan cepat di era digital saat ini. Bahkan bisa jadi lebih dulu netizen ketimbang pers yang menyampaikan berita," tuturnya.
Maka itu kata dia, aparat harus benar-benar seksama mengumpulkan dan menganalisa fakta yang ada. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam blunder terkait informasi para TKA asal China itu.
Dia sebelumnya mengungkapkan jumlah TKA itu 40 orang, padahal 49 orang. Dia juga mengungkapkan TKA itu dari Jakarta, padahal dari China yang transit di Thailand.
Politikus Partai Nasdem ini mengingatkan aparat pemerintah, perlu berhati-hati dalam memberikan pernyataan. (Baca juga: Politikus Gerindra: Rakyat Berhak Tahu Hasil Tes Corona Presiden)
"Saat ini Pemerintah butuh kepercayaan publik. Aparat pemerintah perlu berhati-hati memberi pernyataan. Pejabat negara juga jangan terus menggerogoti trust publik dengan pernyataan-pernyataan tendensius," ujar Willy, Rabu (18/3/2020).
Dia pun mengajak bersama-sama meng wabah virus Corona dengan memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk bekerja dengan benar. "DPR mengawasi dengan mekanisme yang ada," tuturnya.
Dia mengatakan, kesimpangsiuran informasi tentang kedatangan para TKA asal China itu mulai memanas tatkala Kepolisian setempat melakukan penangkapan terhadap HD (39), warga Konawe Selatan, yang dianggap menyebarkan hoaks berkenaan dengan kedatangan pekerja asal China itu.
Dia menambahkan, kecepatan pihak kepolisian dalam memberi keterangan kepada pers ternyata bermasalah setelah ditelusuri. "Ini pelajaran penting di era digital," tegasnya.
"Aparatur negara jangan terlampau terburu-buru memberi pernyataan sebelum suatu masalah itu benar-benar dikuasai fakta dan datanya. Pers pasti akan mengejar dengan cepat di era digital saat ini. Bahkan bisa jadi lebih dulu netizen ketimbang pers yang menyampaikan berita," tuturnya.
Maka itu kata dia, aparat harus benar-benar seksama mengumpulkan dan menganalisa fakta yang ada. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam blunder terkait informasi para TKA asal China itu.
Dia sebelumnya mengungkapkan jumlah TKA itu 40 orang, padahal 49 orang. Dia juga mengungkapkan TKA itu dari Jakarta, padahal dari China yang transit di Thailand.
(maf)