Jumlah Positif Terus Bertambah, Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Corona
Selasa, 17 Maret 2020 - 17:27 WIB
Jumlah Positif Terus Bertambah, Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Corona
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Utama Diagnostik Molekuler Kanker di Stem Cell and Cancer Institute, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menilai, Indonesia terlambat dalam upaya penanganan virus corona atau Covid-19. Sebab, awalnya mengira tidak ada kasus Covid-19.
(Baca juga: Update, Jumlah Positif Corona di Indonesia Menjadi 172 Orang)
Dia menyarankan harus segera mengaudit kinerja prosedur tes laboratorium oleh komisi independen yang bertanggung jawab menerbitkan panduan nasional bagi seluruh lab di Indonesia.
"Komisi ini juga yang akan melakukan pengawasan kinerja agar tes dilakukan, dilaporkan secara akurat dan tepat waktu," kata Ahmad Rusdan dalam diskusi yang digelar Harvard Club Indonesia (HCI) sebagaimana keterangan tertulis diterima, Selasa (17/3/2020).
Disamping tes RTPCR kata Ahmad, sebagai standar emas konfirmasi Covid-19, komisi tersebut juga akan mengevaluasi teknologi Rapid Diagnostic Test (RDT) yang berbasis interaksi antibodi-antigen yang bisa dilakukan di point of care (POC) dalam tempo 20 menit.
"Tes ini bisa memberikan informasi bahwa individu ini telah terpapar virus minimal 5 hari sebelumnya. Di sisi lain, ada kemungkinan negatif palsu. Studi menunjukkan bahwa negatif palsu bisa terjadi sekitar 62%," kata Ahmad.
Sementara itu, Dosen Komunikasi UMN Serpong, Irwan Julianto mengkritisi cara Kementerian Kesehatan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait virus corona.
Dia berharap, ada perbaikan pola komunikasi agar tidak terjadi kebingungan publik yang berpotensi memunculkan dampak sosial serta ekonomi. Selain itu, Irwan juga meminta pemerintah memberikan informasi berkualitas terkait penyebaran dan penanganan virus corona di Indonesia.
Dia tidak ingin semakin kuat kesan pemerintah mengentengkan masalah hingga Indonesia kehilangan waktu krusial dalam pencegahannya.
"Jangan sampai dampak sosial dan ekonomi menjadi lebih parah ketimbang dampak kesehatannya. Pemerintah harus bisa mengelola kepercayaan publik sebagai modal menghadapi masalah," ucap Irwan.
Sementara Peneliti Kesehatan Global di Imperial College London Business School, Dian Kusuma mengatakan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan tes masif untuk mendapatkan jumlah kasus riil virus Corona.
Sehingga, dari tes masif itu dapat mengetahui besar masalah, di mana masalah, prediksi masalah, dan tingkat keganasan virus.
Dian mengungkapkan, tes masif bisa dilakukan dengan drive-through untuk pengambilan spesimen dan jejaring lab untuk tes PCR. Kemudian, melakukan perbaikan dalam perawatan pasien Covid di rumah sakit, termasuk protokol medis, alat pelindung diri, tempat tidur memadai, obat dan bahan habis pakai.
"Perlu juga melakukan perbaikan penanganan di masyarakat luar termasuk etika batuk, salaman, cuci tangan, dan jarak sosial, sampai penutupan sekolah dan lockdown jika diperlukan. Koordinasi dengan kepala daerah dan pihak swasta terkait dukungan fasilitas kesehatan, training tenaga kesehatan, dan penyediaan alat pelindung diri," kata Dian.
(Baca juga: Update, Jumlah Positif Corona di Indonesia Menjadi 172 Orang)
Dia menyarankan harus segera mengaudit kinerja prosedur tes laboratorium oleh komisi independen yang bertanggung jawab menerbitkan panduan nasional bagi seluruh lab di Indonesia.
"Komisi ini juga yang akan melakukan pengawasan kinerja agar tes dilakukan, dilaporkan secara akurat dan tepat waktu," kata Ahmad Rusdan dalam diskusi yang digelar Harvard Club Indonesia (HCI) sebagaimana keterangan tertulis diterima, Selasa (17/3/2020).
Disamping tes RTPCR kata Ahmad, sebagai standar emas konfirmasi Covid-19, komisi tersebut juga akan mengevaluasi teknologi Rapid Diagnostic Test (RDT) yang berbasis interaksi antibodi-antigen yang bisa dilakukan di point of care (POC) dalam tempo 20 menit.
"Tes ini bisa memberikan informasi bahwa individu ini telah terpapar virus minimal 5 hari sebelumnya. Di sisi lain, ada kemungkinan negatif palsu. Studi menunjukkan bahwa negatif palsu bisa terjadi sekitar 62%," kata Ahmad.
Sementara itu, Dosen Komunikasi UMN Serpong, Irwan Julianto mengkritisi cara Kementerian Kesehatan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait virus corona.
Dia berharap, ada perbaikan pola komunikasi agar tidak terjadi kebingungan publik yang berpotensi memunculkan dampak sosial serta ekonomi. Selain itu, Irwan juga meminta pemerintah memberikan informasi berkualitas terkait penyebaran dan penanganan virus corona di Indonesia.
Dia tidak ingin semakin kuat kesan pemerintah mengentengkan masalah hingga Indonesia kehilangan waktu krusial dalam pencegahannya.
"Jangan sampai dampak sosial dan ekonomi menjadi lebih parah ketimbang dampak kesehatannya. Pemerintah harus bisa mengelola kepercayaan publik sebagai modal menghadapi masalah," ucap Irwan.
Sementara Peneliti Kesehatan Global di Imperial College London Business School, Dian Kusuma mengatakan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan tes masif untuk mendapatkan jumlah kasus riil virus Corona.
Sehingga, dari tes masif itu dapat mengetahui besar masalah, di mana masalah, prediksi masalah, dan tingkat keganasan virus.
Dian mengungkapkan, tes masif bisa dilakukan dengan drive-through untuk pengambilan spesimen dan jejaring lab untuk tes PCR. Kemudian, melakukan perbaikan dalam perawatan pasien Covid di rumah sakit, termasuk protokol medis, alat pelindung diri, tempat tidur memadai, obat dan bahan habis pakai.
"Perlu juga melakukan perbaikan penanganan di masyarakat luar termasuk etika batuk, salaman, cuci tangan, dan jarak sosial, sampai penutupan sekolah dan lockdown jika diperlukan. Koordinasi dengan kepala daerah dan pihak swasta terkait dukungan fasilitas kesehatan, training tenaga kesehatan, dan penyediaan alat pelindung diri," kata Dian.
(maf)
