Pengamat Khawatir Terjadi Chaos jika Jakarta Di-Lockdown
Selasa, 17 Maret 2020 - 16:26 WIB
Pengamat Khawatir Terjadi Chaos jika Jakarta Di-Lockdown
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kebijakan lockdown hanya dilakukan oleh pemerintah pusat sudah tepat. Sebab, pada dasarnya lockdown menutup akses, sehingga dikhawatirkan merugikan masyarakat.
"Jadi masyarakat bawah, masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya klenger. Karena ini saja sejak Jumat, Sabtu, Minggu ini kan sudah sepi. Ini pedagang-pedagang kecil pada kasian," kata Trubus saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3/2020).
Sebagai contoh, Trubus menyatakan, jika ASN dan PNS saja bekerja di rumah, banyak warung-warung makan dan kantin sepi pembeli. Menurut dia, kondisi yang dialami para pedagang ini terjadi pada saat belum di-lockdown, apalagi diterapkan kebijakan tersebut.
"Kalau di Jakarta terjadi lockdown, itu bisa terjadi chaos nanti dampaknya," ujar Trubus.
Ia mengatakan, jika nantinya kebijakan lockdown diterapkan pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dirugikan. Mengingat di Jakarta saja, jurang antara yang kaya dan miskin begitu luas.
Ia menyebutkan, jika orang miskin mau makan harus berkeringat dulu cari penghasilan ke mana-mana. Itu pun jika ada. Jika ada, harganya mahal, uangnya tidak cukup, akhirnya ada kecemburuan sosial, dan dikhawatirkan munculnya chaos. (Baca juga: Pemerintah Disarankan Ambil Keputusan Lockdown dan Perbanyak Fasilitas Darurat ).
"Karena itu pemerintah pusat mengambil sikap lockdown adalah urusan pemerintah pusat. Meskipun di daerah sudah pada melakukan, Kaltim melakukan. Tapi itu jujur saja sebenarnya satu, karena ini kondisi force majeure, bukan persoalan kewenangan, tapi ini persoalan force majeure," pungkasnya.
"Jadi masyarakat bawah, masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya klenger. Karena ini saja sejak Jumat, Sabtu, Minggu ini kan sudah sepi. Ini pedagang-pedagang kecil pada kasian," kata Trubus saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3/2020).
Sebagai contoh, Trubus menyatakan, jika ASN dan PNS saja bekerja di rumah, banyak warung-warung makan dan kantin sepi pembeli. Menurut dia, kondisi yang dialami para pedagang ini terjadi pada saat belum di-lockdown, apalagi diterapkan kebijakan tersebut.
"Kalau di Jakarta terjadi lockdown, itu bisa terjadi chaos nanti dampaknya," ujar Trubus.
Ia mengatakan, jika nantinya kebijakan lockdown diterapkan pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dirugikan. Mengingat di Jakarta saja, jurang antara yang kaya dan miskin begitu luas.
Ia menyebutkan, jika orang miskin mau makan harus berkeringat dulu cari penghasilan ke mana-mana. Itu pun jika ada. Jika ada, harganya mahal, uangnya tidak cukup, akhirnya ada kecemburuan sosial, dan dikhawatirkan munculnya chaos. (Baca juga: Pemerintah Disarankan Ambil Keputusan Lockdown dan Perbanyak Fasilitas Darurat ).
"Karena itu pemerintah pusat mengambil sikap lockdown adalah urusan pemerintah pusat. Meskipun di daerah sudah pada melakukan, Kaltim melakukan. Tapi itu jujur saja sebenarnya satu, karena ini kondisi force majeure, bukan persoalan kewenangan, tapi ini persoalan force majeure," pungkasnya.
(zik)
