Pemekaran Daerah Harus Jadi Jalan Menyejahterakan Orang Papua

loading...
Pemekaran Daerah Harus Jadi Jalan Menyejahterakan Orang Papua
Pemekaran Daerah Harus Jadi Jalan Menyejahterakan Orang Papua
A+ A-
JAKARTA - Direktur Eksekutif Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok menyampaikan beberapa catatan dan analisisnya tentang wacana pemekaran Papua.

Menurut Hiron, ada tiga kemungkinan kepentingan terkait pemekaran daerah. Pertama, masyarakat menginginkan pemekaran sehingga masyarakat melakukan gerakannya sendiri dengan didorong oleh beberapa elite.

Kedua, pemekaran itu biasa datang dari kepentingan elite sendiri. “Dari elite yang memperjuangkan pemekaran, tanpa melihat apakah itu menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak,” kata Hironimus mengawali pandangannya saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka? di Media Center Parlemen, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Ketiga, ada kepentingan bisnis. Menurutnya, ada kemungkinan ide pemekaran karena ada kepentingan bisnis, apakah itu kemudian diperjuangkan melalui sebuah proses yang benar atau tidak.



Mengenai hal ini, kata dia, tugas DPR dan pemerintah untuk menilainya. Lebih lanjut, mantan Pengurus Pusat PMKRI ini menjelaskan proses perkembangan Papua sejak berintegrasi ke Indonesia pada tahun 1969.

Awalnya, kata dia, Papua hanya satu provinsi dan sembilan kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969. Selanjutnya, pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999, provinsi Irian Jaya (sebelum Papua) dimekarkan menjadi tiga provinsi, tetapi sampai saat ini hanya ada dua saja, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat.

Namun, pemekaran tersebut mengalami penolakan sehingga muncul UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 dan Papua Barat masuk dalam bagian dari UU Otsus Papua.



Mengenai wacana pemekaran daerah yang mulai mengemuka belakangan ini, Hiron mengaku masih mencermati perkembangan dan dinamika di masyarakat.
halaman ke-1 dari 4
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top