Dikritik DPR, Pemerintah Diminta Cegah Wabah Corona Secara Masif

JAKARTA - Upaya mencegah mewabah virus corona (Covid-19) yang dilakukan pemerintah belum terlihat nyata, komprehensif, dan masif. Kondisi inilah yang ditengarai memicu kebingungan masyarakat hingga memicu panic buying di tengah masyarakat.

Salah satu ukurannya adalah masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan aparaturnya di seluruh lapisan masyarakat—termasuk di sekolah, ruang publik, kantor, pabrik, dan lainnya. Padahal, upaya pencegahan yang dilakukan bersama-sama efektif untuk menutup ruang gerak penyebaran virus korona.

Kritik tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah terlihat reaktif untuk merespons kasus-kasus yang muncul. Padahal, hal yang dibutuhkan masyarakat adalah panduan bagaimana mengatasi corona. "Saya melihat pemerintah belum melakukan sosialisasi ya, karena kalau sosialisasi itu kan harusnya masif. Saya dari dulu konsisten ngomong kalau bisa SMS blast. SMS blast dalam arti mereka melakukan sosialisasi, pencegahan penularan, dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Perempuan yang akrab disapa Ninik ini mengakui pemerintah telah melakukan sosialisasi lewat medsos. Namun, dia menggariskan apa yang dilakukan belum cukup masif. Selain itu, sosialisasi juga seharusnya melibatkan seluruh pihak, termasuk dari kementerian atau lembaga (K/L) terkait, termasuk Kemendikbud yang harus melakukan sosialisasi ke sekolah dan kampus.
“Jadi, sosialisasi belum dilakukan dengan baik ya. Bahkan nomor telepon yang menjadi hotline-nya pun kami di Komisi IX baru tahu saat datang ke Kemenkes dan Menko waktu acara semalam. Itu baru disampaikan. Sebelumnya belum pernah tahu hotline seperti apa, sosialisasinya seperti apa,” sesalnya.

Politisi PKB juga menyayangkan belum adanya standard operating procedure (SOP) soal bagaimana masyarakat saat di tempat publik dan bagaimana kantor pelayanan publik bertindak. Misalnya yang dikeluhkan oleh warga yang satu perumahan dengan dua pasien yang positif korona. Mereka tidak bisa bekerja lantaran kantornya mengharuskan mereka membawa surat keterangan bebas korona. Padahal, dinas kesehatan setempat pun tidak bisa mengeluarkan itu karena tidak ada SOP.

Selain itu, Ninik juga menyayangkan bahwa di kalangan pemerintah sendiri masih ada ego sektoral di masing-masing K/L sehingga peraturan antara satu K/L dengan K/L lain berbeda. Di DPR, misalnya, ada surat edaran dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk membawa hand sanitizer, larangan bepergian ke luar negeri kecuali urusan yang amat mendesak, dan pengecekan suhu tubuh saat masuk ke Kompleks Parlemen Senayan.

Saleh Partaonan Daulay juga menilai bahwa sosialisasi pemerintah terkait pencegahan korona kepada masyarakat ini masih sangat kurang. Dia mengusulkan agar pemerintah mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu menyosialisasikan ini.

Dalam pandangannya, pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan sosialisasi lewat media sosial ataupun media massa arus utama. Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia ini memiliki ponsel, pulsa, dan jaringan internet. Padahal, virus menyerang tanpa pandang bulu. “Kalau sudah kena, jadi problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena itu, semua pihak harus dilibatkan, mau orang yang punya duit atau enggak punya duit, punya handphone atau enggak punya handphone harus dijangkau sama pemerintah,” desak Wakil Ketua Fraksi PAN DPR itu. (Baca: Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penmbun Alat Kesehatan)

Saleh kemudian menunjuk kebingungan masyarakat saat berada di tempat umum. Perbedaan perlakuan di masing-masing kantor pelayanan publik juga membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum dilakukan secara terstruktur, dan ketiadaan standar yang baku. “Itu menurut saya yang harus dilengkapi oleh pemerintah di luar apa yang sudah dilakukan selama ini menurut saya penting untuk dilengkapi,” pinta mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi protokol penanganan virus korona. Menurut dia, sosialisasi akan ke seluruh masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah. “Yang penting kan seperti protokol penanganan agar masyarakat enggak bingung. Ya nanti kita bikinkan, kita blast SMS. Sebenarnya ini banyak diminta oleh masyarakat agar kalau ada kejadian itu enggak bingung,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dia menuturkan, petunjuk teknis penanganan sebenarnya sudah dibuat Kementerian Kesehatan. Namun, Moeldoko ingin membuat yang lebih sederhana melalui protokol. “Kami ingin sederhanakan. Jangan sampai ribet begitu, bikin mudah,” tuturnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona Achmad Yurianto menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan hotline baru terkait virus korona. Telepon jalur langsung dimaksud akan menggunakan satu nomor di 119. “Kemarin kita gunakan dua nomor yang digit panjang, sekarang integrasi 119. Proses integrasi ini masih jalan, mudah-mudahan segera selesai karena di beberapa daerah tidak sama dengan Jakarta,” ungkapnya.

Yuri mengimbau agar masyarakat berhati-hati di tempat keramaian. Pihaknya pun telah meminta pengelola transportasi publik untuk menyemprot desinfektan ke dalam transportasi publik. “Ini berjalan terus dan menjadi kunci sukses. Kalau masyarakat tidak aware tidak akan selesai masalah ini,” katanya.

Dia lantas menuturkan, sampai sekarang belum ada obat yang secara spesifik dapat menyembuhkan virus korona. Maka, pihaknya hanya akan fokus pada peningkatan daya tahan tubuh. Dia menekankan, asupan apa pun dikonsumsi selama dapat memperkuat daya tahan tubuh, maka masyarakat dapat memanfaatkannya. “Sehingga kemudian anjuran saran apa pun yang terkait dengan penggunaan herbal dan lain-lain dalam konteks meningkatkan daya tahan tubuh bagus. Tapi bukan untuk membunuh virusnya,” ungkap Yuri.

Kampanye Germas

Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak masyarakat melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kampanye Gerakan Masyarakat (Germas).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Wisnu Widjaja, dalam keterangan yang diterima KORAN SINDO (5/3/2020) menjelaskan, Germas yang diinisiasi Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

“Hal ini sangat penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi implementasi percepatan Germas untuk pencegahan maupun upaya menghadapi virus korona,” ungkapnya saat rapat koordinasi strategi percepatan Germas dalam menghadapi virus korona di Kantor BNPB Jakarta kemarin.

Dalam pandangan Wisnu, Germas merupakan langkah baik untuk memperluas edukasi kepada masyarakat tentang hidup bersih seperti cuci tangan. “Dalam menyambut hari kesiapsiagaan bencana juga bisa digunakan untuk wadah simulasi dalam penanggulangan korona, dengan cuci tangan dan hidup sehat baik di tingkat sekolah dan masyarakat,” katanya. (Baca juga: Rawan Ekspose, DPR Minta Penanganan Korban Corona Sembunyi-sembunyi)

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Listiana Aziza menjelaskan, berbagai upaya sudah dilakukan terkait dengan komunikasi risiko. Sejauh ini Kemenkes telah menyediakan call center, leaflet, dan website khusus untuk penangkalan korona, media sosial, dan berkolaborasi dengan organisasi lain.
"Sosialisasi mengenai penanganan Covid-19 sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemenkes melalui Biro Komunikasi Publik. Akan tetapi, untuk mass education Kementerian Kesehatan sebenarnya memerlukan kendaraan yang sangat efektif,” kilahnya.

Adapun Joko Suprianto dari Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbud menjelaskan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan di Jawa Barat, DKI, Kemenkes, Polri dan Kemendagri. “Adapun hasil rapat tersebut adalah imbauan untuk satuan pendidikan dalam menghadapi virus ini. Sejauh ini Jawa Barat telah melakukan imbauan ke sekolah untuk meningkatkan peran UKS, berkolaborasi dengan satuan kerja lain dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.

Perwakilan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Ance, mengusulkan untuk menyusun business continuity plan pada sekolah-sekolah terkait Covid-19. Dia mencontohkan, jika sekolah libur apa saja yang harus dilakukan, baik dari guru, pengajar maupun murid-muridnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)