Pemerintah Telah Susun Protokol Penanganan Covid-19
Pemerintah Telah Susun Protokol Penanganan Covid-19
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menyusun Protokol Penanganan Kasus Penyebaran COVID-19. Sejumlah kementerian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya.
"Protokol ini harus disebar," kata Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020), seperti tertuang dalam rilis yang dikirim Kantor Staf Presiden (KSP).
Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. "Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19," kata Moeldoko.
Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kedua, membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker. (Baca Juga: Liburkan Sekolah dan Kampus Disebut Jadi Opsi Terakhir Hadapi Corona)."Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau wali kota," tegas Moeldoko.
Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.
Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Di antaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ary Dwipayana.
"Protokol ini harus disebar," kata Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020), seperti tertuang dalam rilis yang dikirim Kantor Staf Presiden (KSP).
Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. "Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19," kata Moeldoko.
Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kedua, membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker. (Baca Juga: Liburkan Sekolah dan Kampus Disebut Jadi Opsi Terakhir Hadapi Corona)."Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau wali kota," tegas Moeldoko.
Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.
Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Di antaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ary Dwipayana.
(zik)
Explore More