Ketimbang Bayar Influencer Rp72 M, Pemerintah Disarankan Tempuh Cari Ini
Jum'at, 28 Februari 2020 - 13:43 WIB
Ketimbang Bayar Influencer Rp72 M, Pemerintah Disarankan Tempuh Cari Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana mengeluarkan dana Rp72 miliar untuk influencer dalam upaya menggaet wisatawan asing ke Tanah Air. Namun, rencana tersebut menuai kritik dan penolakan dari banyak kalangan.
Pengamat Media Sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menyampaikan dirinya memiliki tujuh pandangan terkait rencana pemerintah tersebut. Pertama, dia mengajak memberdayakan GENPI (Generasi Pesona Indonesia) yang sudah dibentuk oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebelumnya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer ).
"Bukankah menurut pengakuan Kemenpar, Genpi punya 15 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi dan terdiri dari anak-anak muda kreatif. Selain GENPI, Kemenpar juga punya GENWI (Generasi Wonderful Indonesia) di beberapa negara," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Jumat (28/2/2020).
Kedua, dia menyarankan kemunculan para pejabat dan kepala daerah di promosi wisata dikurangi. Terlalu banyak pesan yang mereka sampaikan dari kampanye bayar pajak, antinarkoba, antitawuran, dan lain-lain.
"Perbanyak kemunculan ketua OSIS, ketua BEM, tokoh santri, ketua organisasi kepemudaan dan anak muda berpengaruh lainnya. Influencer tidak selalu diukur dari follower di media sosial, tapi inisiatif perbaikan, perbaikan yang mereka lakukan," kata dia.
Ketiga, mindset pemerintah harus diubah dari membuat konten promosi pariwisata bersama konsultan jadi membuat konten promosi bersama warga. Partisipasi adalah kunci.
"Jangan tertipu oleh trending topic pariwisata di Twitter, karena itu kebanyakan mobilisasi akun palsu, bukan partisipasi dari masyarakat. Akun-akun media sosial KBRI, para Duta Besar dan pejabat publik harus menjadi contoh dalam promosi wisata Indonesia," tutur CEO Global Influencer School ini. (Baca juga: PKS Minta Pemerintah Pikirkan Ulang Rp72 Miliar untuk Influencer )
Keempat, monitoring dan mengoptimalkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Kata dia, bukankah Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa Dubes harus jadi marketing negara. "Pada awal Januari 2020, Jokowi juga mengancam akan mencopot Dubes yang tidak berprestasi," ucapnya.
Kelima, lanjut Hariqo, berkolaborasi dengan seluruh warga Indonesia di luar negeri, baik pelajar, pekerja, pengusaha, dan lain-lain. Jelaskan pesan-pesan kunci dan target audience, berikan mereka konten-konten untuk disebarkan.
"Setidaknya tiga hal yang diperlukan untuk merangkul warga Indonesia di luar negeri untuk mempromosikan Indonesia yakni: kejujuran, kreatifitas dan kerja keras," tuturnya.
Yang keenam, Hariqo menilai di masa sulit seperti ini anggaran harus benar-benar dipertimbangkan penggunaannya. Sudah terbukti periode lima tahun lalu, lanjutnya, anggaran promosi wisata Indonesia lebih besar dari Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam. Namun kunjungan wisata ke Indonesia tetap kalah dibanding beberapa negara di ASEAN yang anggarannya promosinya jauh lebih kecil.
Terakhir atau ketujuh, dia menyarankan dilakukan kerja sama dengan pengusaha media sosial. Pasalnya, berbagai mesin pencari dan platform media sosial sudah banyak mendapatkan keuntungan di Indonesia. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )
"Mereka harus membantu Indonesia. Kerja sama dengan pengguna media sosial penting, kerja sama dengan pengusaha media sosial lebih penting," tutup Penulis Buku Seni Mengelola Tim Media Sosial ini.
Pengamat Media Sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menyampaikan dirinya memiliki tujuh pandangan terkait rencana pemerintah tersebut. Pertama, dia mengajak memberdayakan GENPI (Generasi Pesona Indonesia) yang sudah dibentuk oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebelumnya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Anggaran Rp72 Miliar untuk Influencer ).
"Bukankah menurut pengakuan Kemenpar, Genpi punya 15 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi dan terdiri dari anak-anak muda kreatif. Selain GENPI, Kemenpar juga punya GENWI (Generasi Wonderful Indonesia) di beberapa negara," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Jumat (28/2/2020).
Kedua, dia menyarankan kemunculan para pejabat dan kepala daerah di promosi wisata dikurangi. Terlalu banyak pesan yang mereka sampaikan dari kampanye bayar pajak, antinarkoba, antitawuran, dan lain-lain.
"Perbanyak kemunculan ketua OSIS, ketua BEM, tokoh santri, ketua organisasi kepemudaan dan anak muda berpengaruh lainnya. Influencer tidak selalu diukur dari follower di media sosial, tapi inisiatif perbaikan, perbaikan yang mereka lakukan," kata dia.
Ketiga, mindset pemerintah harus diubah dari membuat konten promosi pariwisata bersama konsultan jadi membuat konten promosi bersama warga. Partisipasi adalah kunci.
"Jangan tertipu oleh trending topic pariwisata di Twitter, karena itu kebanyakan mobilisasi akun palsu, bukan partisipasi dari masyarakat. Akun-akun media sosial KBRI, para Duta Besar dan pejabat publik harus menjadi contoh dalam promosi wisata Indonesia," tutur CEO Global Influencer School ini. (Baca juga: PKS Minta Pemerintah Pikirkan Ulang Rp72 Miliar untuk Influencer )
Keempat, monitoring dan mengoptimalkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Kata dia, bukankah Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa Dubes harus jadi marketing negara. "Pada awal Januari 2020, Jokowi juga mengancam akan mencopot Dubes yang tidak berprestasi," ucapnya.
Kelima, lanjut Hariqo, berkolaborasi dengan seluruh warga Indonesia di luar negeri, baik pelajar, pekerja, pengusaha, dan lain-lain. Jelaskan pesan-pesan kunci dan target audience, berikan mereka konten-konten untuk disebarkan.
"Setidaknya tiga hal yang diperlukan untuk merangkul warga Indonesia di luar negeri untuk mempromosikan Indonesia yakni: kejujuran, kreatifitas dan kerja keras," tuturnya.
Yang keenam, Hariqo menilai di masa sulit seperti ini anggaran harus benar-benar dipertimbangkan penggunaannya. Sudah terbukti periode lima tahun lalu, lanjutnya, anggaran promosi wisata Indonesia lebih besar dari Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam. Namun kunjungan wisata ke Indonesia tetap kalah dibanding beberapa negara di ASEAN yang anggarannya promosinya jauh lebih kecil.
Terakhir atau ketujuh, dia menyarankan dilakukan kerja sama dengan pengusaha media sosial. Pasalnya, berbagai mesin pencari dan platform media sosial sudah banyak mendapatkan keuntungan di Indonesia. (Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp72 M untuk Influencer, Pengamat: Dalam Bisnis Wisata Itu Biasa )
"Mereka harus membantu Indonesia. Kerja sama dengan pengguna media sosial penting, kerja sama dengan pengusaha media sosial lebih penting," tutup Penulis Buku Seni Mengelola Tim Media Sosial ini.
(kri)
