Jokowi Minta Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Segera Diselesaikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk segera menuntaskan payung hukum pemindahan Ibu Kota negara baru. Seperti diketahui payung hukum dalam pemindahan Ibu Kota negara baru rencananya akan bersifat omnimbus law.

“Segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan Ibu Kota,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jokowi menekankan bahwa payung hukum merupakan salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum dilakukan pemindahan Ibu Kota negara. Dia mengaku telah mendengar bahwa rancangan undang-undang (RUU) tersebut telah selesai dan segera diserahkan kepada DPR.

“Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini. Akan disampaikan setelah reses. Saya kira ini sebuah apa persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dia kembali mengingatkan agar dalam merancang desain sistem, tata kelola, otorita juga harus diperhatikan. Dia menuturkan bahwa pemindahan ini tidak hanya sakadar mengolah Ibu Kota baru.

“Kita ingin menginstall sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif,” jelasnya.

Tak hanya itu mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar masalah pembiayaan Ibu Kota baru dapat segera diselesaikan. Menurutnya perlu dipetakan proyek berdsarkan sumber pembiayaan.

“Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. Sehingga tangan swasta, nasional dan berbagai negara yang ingin bekerja sama yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang,” pungkasnya.