Pemerintah Jokowi Kaji Pemberian KUR untuk Pengantin Baru
Kamis, 20 Februari 2020 - 21:24 WIB
Pemerintah Jokowi Kaji Pemberian KUR untuk Pengantin Baru
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengantin baru. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, langkah ini mencegah adanya rumah tangga miskin baru.
"Bapak presiden dalam rapat kabinet sudah menyinggung kalau bisa ada KUR Pengantin. Jadi calon pengantin yang sudah punya keterampilan dan ingin bekerja sebagai pekerja mandiri kemudian butuh modal harus diberi akse. Itu cara kita menghindari jangan sampai terlalu banyak muncul rumah tangga miskin baru," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
(Baca juga: 330 Produk UMKM Jawa Tengah Rambah Ekspor)
Muhadjir mengatakan, hal ini dinilai sebagai langkah memotong mata rantai keluarga miskin yang belum tuntas. Seperti diketahui langkah lainnya yang diusulkannya adalah imbauan orang kaya menikahi orang miskin.
"Jadi itu salah satu cara kita memotong mata rantai keluarga miskin yang belum selesai-selesai.Kemudian kedua tadi itu mungkin perlu ada fatwa, anjuran, gerakan moral supaya orang jangan misalnya ada orang kaya dapat menantu miskin malu. Padahal itu bentuk sangat mulia karena bagian untuk mengentas saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi miskin," tuturnya.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan mekanisme pembekalan pra nikah. Dia mengatakan, pembekalan pranikah sangat penting agar pasangan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup. Salah satunya berkaitan dengan finansial.
"Dari 2,5 juta perkawinan per tahun itu paling yang punya potensi akan jadi keluarga dalam tanda petik maaf ya, sebetulnya saya juga tidak terlalu tepat mengatakan miskin, jadi keluarga miskin itu sekitar 10%. 250 ribu itu yang harus kita perhatikan," paparnya.
Menurutnya, membentuk sebuah keluarga harus terencana dan tidak bisa dilepas begitu saja. Dia menilai, negara harus hadir agar keluarga baru tersebut terencana dengan baik. Mengingat ada beberapa masalah besar yang harus diperhatikan calon keluarga baru, yakni kesiapan ekonomi dan kesehatan reproduksi.
"Angka stunting kita masih sangat tinggi kan, masih 27%. Arinya setiap 10 balita, 3 pasti stunting. Jadi masih tinggi Itu terutama dari rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin kita masih 9,4% sekitar 5 juta itu lah. Ini kita tidak mungkin membiarkan muncul rumah tangga miskin baru, karena itu kita harus afirmasi mulai dari sektor paling hulu yaitu ketika sebelum dia jadi manten, karena itu ada pembekalan pranikah," pungkasnya.
"Bapak presiden dalam rapat kabinet sudah menyinggung kalau bisa ada KUR Pengantin. Jadi calon pengantin yang sudah punya keterampilan dan ingin bekerja sebagai pekerja mandiri kemudian butuh modal harus diberi akse. Itu cara kita menghindari jangan sampai terlalu banyak muncul rumah tangga miskin baru," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
(Baca juga: 330 Produk UMKM Jawa Tengah Rambah Ekspor)
Muhadjir mengatakan, hal ini dinilai sebagai langkah memotong mata rantai keluarga miskin yang belum tuntas. Seperti diketahui langkah lainnya yang diusulkannya adalah imbauan orang kaya menikahi orang miskin.
"Jadi itu salah satu cara kita memotong mata rantai keluarga miskin yang belum selesai-selesai.Kemudian kedua tadi itu mungkin perlu ada fatwa, anjuran, gerakan moral supaya orang jangan misalnya ada orang kaya dapat menantu miskin malu. Padahal itu bentuk sangat mulia karena bagian untuk mengentas saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi miskin," tuturnya.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan mekanisme pembekalan pra nikah. Dia mengatakan, pembekalan pranikah sangat penting agar pasangan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup. Salah satunya berkaitan dengan finansial.
"Dari 2,5 juta perkawinan per tahun itu paling yang punya potensi akan jadi keluarga dalam tanda petik maaf ya, sebetulnya saya juga tidak terlalu tepat mengatakan miskin, jadi keluarga miskin itu sekitar 10%. 250 ribu itu yang harus kita perhatikan," paparnya.
Menurutnya, membentuk sebuah keluarga harus terencana dan tidak bisa dilepas begitu saja. Dia menilai, negara harus hadir agar keluarga baru tersebut terencana dengan baik. Mengingat ada beberapa masalah besar yang harus diperhatikan calon keluarga baru, yakni kesiapan ekonomi dan kesehatan reproduksi.
"Angka stunting kita masih sangat tinggi kan, masih 27%. Arinya setiap 10 balita, 3 pasti stunting. Jadi masih tinggi Itu terutama dari rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin kita masih 9,4% sekitar 5 juta itu lah. Ini kita tidak mungkin membiarkan muncul rumah tangga miskin baru, karena itu kita harus afirmasi mulai dari sektor paling hulu yaitu ketika sebelum dia jadi manten, karena itu ada pembekalan pranikah," pungkasnya.
(maf)
