Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Tak Pilih-pilih Cari Jodoh

Kamis, 20 Februari 2020 - 18:23 WIB
Tekan Kemiskinan, Pemerintah...
Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Tak Pilih-pilih Cari Jodoh
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi memberikan penjelasan terkait usulannya agar orang kaya menikah dengan orang miskin. Hal itu dikatakannya hanya bersifat anjuran.

“Fatwa kan artinya anjuran, saran, silakan saja. Saya minta ada semacam gerakan moral bagaimana memutus mata rantai kemiskinan. Itu antara lain bagaimana supaya yang kaya tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh atau menantu harus sesama kaya. Jadi gerakan moral saja, fatwa itu anjuran,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20/3/2020).

Dia membantah jika usulannya tersebut bersifat wajib dan mengikat. Dia menegaskan bahwa hal itu hanya anjuran saja. “Enggak, enggak (wajib-red). Mana ada anjuran itu mengikat begitu. Cuma jangan dipelesetkan jadi wajib,” tegasnya.

Muhadjir menyebut ada kecenderungan di masyarakat bahwa keluarga tidak mampu pasti mencari yang tidak mampu. Hal ini yang membuat rantai kemiskinan tidak dapat diputus. Menurutnya jumlah keluarga miskin saat ini adalah 5 juta keluarga atau 9,4% dari 57,1 juta rumah tangga di Indonesia.

“Walau belum penelitian yang mendalam. Perilaku ini dipengaruhi perilaku masyarakat di mana orang akan mencari kesetaraan yang kaya mencari yang sesama yang kaya, yang miskin juga cari yang miskin. Jadi karena sesama miskin lahirlah keluarga baru yang miskin. Ini yang kita harapkan ada gerakan moral menghilangkan cara-cara pandang yang menurut saya tidak terlalu baik untuk memotong mata rantai kemiskinan,” tuturnya. (Baca juga: Rapat dengan DPR, Nadiem Makarim Ditanya soal Kasus Bullying )

Dia mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Agama agar membuat fatwa atau gerakan moral mengajak orang kaya menikahi orang miskin. Hal ini mengingat urusan perkawinan ada di bawah Kementerian Agama.

“Waktu itu intermezo saja saya. Cobalah Pak Menag mungkin perlu ada fatwa mbok yang kaya kawin dengan yang miskin. Fatwa itu bahasa arabnya anjuran, saran, gerakan moral lah. Terutama jangan terlalu straightlah, jangan terlalu kakulah seolah-olah kalau ada proses pernikahan silang secara ekonomi di mayarakat jadi sesuatu yang tidak elok,” tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Jamin Keamanan Wilayah...
Jamin Keamanan Wilayah Pesisir Laut Arafura, Kemenko Marves Lakukan Ini
DPD RI-Kemenko PMK Bersinergi...
DPD RI-Kemenko PMK Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Luhut Paparkan Kondisi...
Luhut Paparkan Kondisi Ekonomi dan Iklim Investasi RI di Tengah Pandemi
Pesan Luhut, Seluruh...
Pesan Luhut, Seluruh Elemen Bangsa Harus Mencari Solusi Pandemi Covid-19
Investor China Siap...
Investor China Siap Kucurkan Investasi USD8 Miliar ke Proyek Kilang di Batam
Teman Pengusaha Jangan...
Teman Pengusaha Jangan Ragu Hubungi Luhut Kalau Ada Masalah, Pasti Dibantu
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
Kapuspen TNI Tegaskan...
Kapuspen TNI Tegaskan Tak Ada Personel Datangi Polda Metro Jaya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved