Gerkindo Usul Brand Pariwisata Indonesia Dipertahankan
Selasa, 18 Februari 2020 - 18:30 WIB
Gerkindo Usul Brand Pariwisata Indonesia Dipertahankan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mempertahankan brand atau citra periwisata Indonesia, yakni Wonderful Indonesia.
Hal itu terungkap dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Brand Pariwisata Nasional, Studi Kasus dari berbagai Negara Pariwisata Dunia. FGD digelar oleh Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) dan Himpunan Akademisi dan Praktisi Pariwisata Indonesia (HAPPI).
Ketua DPP Gerkindo, Yerry Tawalujan berharap pemerintah untuk tetap mempertahankan brand pariwisata Wonderful Indonesia. Sebab trennya sangat baik.
"Dalam FGD ini memohon dengan sangat kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar brand Wonderful Indonesia dipertahankan. Karena kalau dilihat, trennya (pariwisata-red) sedang menanjak," ujar Yerry kawasan Matraman Jakarta Timur, Selasa (18/2/2020).
Yerry menyebut, menanjaknya branding pariwisata Indonesia karena promosi yang dilakukan Kemenkeraf sehingga semakin dikenal di belahan dunia lain, seperti Australia hingga di negara-negara Eropa.
"Brand Wonderful Indonesia sering terlihat di beberapa moda transportasi, seperti taksi dan bis-bis kota," katanya. (Baca juga: Mahfud MD-Hary Tanoe Bertemu, Bahas Omnibus Law hingga Pindah Ibu Kota )
Selain promosi, tren menanjak ini juga dapat diperhatikan melalui data dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) tentang Indeks Kompetitif Global di Bidang Turis dan Travel. "Di tahun 2009 itu kita masih di angka 82 dari 132 negara. Lalu meningkat menjadi semakin baik di angka 70 tahun 2013. Terus meningkat di tahun 2015 yang mencapai angka 50," ucapnya.
"Bahkan dalam rentang waktu Tahun 2015-2019, Indonesia berada di peringkat 40 dari 144 negara, jadi membaik ya," sambungnya.
Untuk itu Yerry berharap brand Wonderful Indonesia untuk tetap dimanfaatkan dan tidak mengubahnya karena akan mengeluarkan banyak dana. "Berapa triliun lagi yang mau dikeluarkan? Padahal kita ini enggak ada masalah lho soal brand," tuturnya.
Nantinya, hasil dari diskusi ini akan menjadi usulan yang diberikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), DPR, bahkan Presiden.
Hal itu terungkap dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Brand Pariwisata Nasional, Studi Kasus dari berbagai Negara Pariwisata Dunia. FGD digelar oleh Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) dan Himpunan Akademisi dan Praktisi Pariwisata Indonesia (HAPPI).
Ketua DPP Gerkindo, Yerry Tawalujan berharap pemerintah untuk tetap mempertahankan brand pariwisata Wonderful Indonesia. Sebab trennya sangat baik.
"Dalam FGD ini memohon dengan sangat kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar brand Wonderful Indonesia dipertahankan. Karena kalau dilihat, trennya (pariwisata-red) sedang menanjak," ujar Yerry kawasan Matraman Jakarta Timur, Selasa (18/2/2020).
Yerry menyebut, menanjaknya branding pariwisata Indonesia karena promosi yang dilakukan Kemenkeraf sehingga semakin dikenal di belahan dunia lain, seperti Australia hingga di negara-negara Eropa.
"Brand Wonderful Indonesia sering terlihat di beberapa moda transportasi, seperti taksi dan bis-bis kota," katanya. (Baca juga: Mahfud MD-Hary Tanoe Bertemu, Bahas Omnibus Law hingga Pindah Ibu Kota )
Selain promosi, tren menanjak ini juga dapat diperhatikan melalui data dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) tentang Indeks Kompetitif Global di Bidang Turis dan Travel. "Di tahun 2009 itu kita masih di angka 82 dari 132 negara. Lalu meningkat menjadi semakin baik di angka 70 tahun 2013. Terus meningkat di tahun 2015 yang mencapai angka 50," ucapnya.
"Bahkan dalam rentang waktu Tahun 2015-2019, Indonesia berada di peringkat 40 dari 144 negara, jadi membaik ya," sambungnya.
Untuk itu Yerry berharap brand Wonderful Indonesia untuk tetap dimanfaatkan dan tidak mengubahnya karena akan mengeluarkan banyak dana. "Berapa triliun lagi yang mau dikeluarkan? Padahal kita ini enggak ada masalah lho soal brand," tuturnya.
Nantinya, hasil dari diskusi ini akan menjadi usulan yang diberikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), DPR, bahkan Presiden.
(dam)
