Jokowi Harap Bakamla Jadi Cikal Bakal Coast Guard Indonesia
Jokowi Harap Bakamla Jadi Cikal Bakal Coast Guard Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, Badan Keamanan laut (Bakamla) merupakan embrio coast guard Indonesia. Seperti diketahui pemerintah berencana membuat omnibus law tentang Keamanan Laut yang akan mengubah kewenangan Bakamla di masa mendatang.
"Ya memang kita harapkan ke depan, Bakamla itu menjadi embrio, coast guard-nya Indonesia," katanya di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).
(Baca juga: Ditelepon Xi Jinping, Jokowi Tawarkan Bantuan ke China)
Menurut Jokowi, jika Bakamla menjadi coast guard nantinya anggota-anggota yang dari lembaga lain akan dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sehingga hanya Bakamla saja di dalamnya.
"Jadi Bakamla itu kayak Indonesia Coast Guard, namun ini masih proses regulasinya agar semuanya masih bisa ada harmonsiasi," tuturnya.
Dia berharap, dengan dilantiknya Laksdya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla (Kabakamla) dapat mempercepat proses tersebut. Seperti diketahui Presiden baru saja melantik Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla yang baru
"Ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat. Sehingga betul-betul kita memiliki coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita," tuturnya.
Sementara itu Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, kepentingan Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya merupakan tantangan tersendiri. Setelah dilantik dia akan mensinergikan seluruh pihak yang berkaitan dengan urusan laut.
"Sesuai dengan undang-undang yang ada, nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut," ungkapnya.
Dia mengatakan, akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di internal Bakamla. Hal ini mengingat SDM di bakamla berasal dari berbagai institusi.
"Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya, Saya mau membuat standarisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla mereka pengetahuan contoh tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua," jelasnya.
Aan pun mengakui, saat ini Bakamla masih kekurangan alusista. Namun demikian dia menegasakan tidak akan lepas tangan. "Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku Kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya," ucapnya.
"Bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara," pungkasnya.
"Ya memang kita harapkan ke depan, Bakamla itu menjadi embrio, coast guard-nya Indonesia," katanya di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).
(Baca juga: Ditelepon Xi Jinping, Jokowi Tawarkan Bantuan ke China)
Menurut Jokowi, jika Bakamla menjadi coast guard nantinya anggota-anggota yang dari lembaga lain akan dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sehingga hanya Bakamla saja di dalamnya.
"Jadi Bakamla itu kayak Indonesia Coast Guard, namun ini masih proses regulasinya agar semuanya masih bisa ada harmonsiasi," tuturnya.
Dia berharap, dengan dilantiknya Laksdya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla (Kabakamla) dapat mempercepat proses tersebut. Seperti diketahui Presiden baru saja melantik Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla yang baru
"Ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat. Sehingga betul-betul kita memiliki coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita," tuturnya.
Sementara itu Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, kepentingan Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya merupakan tantangan tersendiri. Setelah dilantik dia akan mensinergikan seluruh pihak yang berkaitan dengan urusan laut.
"Sesuai dengan undang-undang yang ada, nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut," ungkapnya.
Dia mengatakan, akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di internal Bakamla. Hal ini mengingat SDM di bakamla berasal dari berbagai institusi.
"Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya, Saya mau membuat standarisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla mereka pengetahuan contoh tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua," jelasnya.
Aan pun mengakui, saat ini Bakamla masih kekurangan alusista. Namun demikian dia menegasakan tidak akan lepas tangan. "Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku Kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya," ucapnya.
"Bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara," pungkasnya.
(maf)
Explore More