Komisi VIII DPR RI Apresiasi dan Dukung Terobosan Program Kemensos
Komisi VIII DPR RI Apresiasi dan Dukung Terobosan Program Kemensos
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII mengapresiasi atas capaian kinerja program yang telah dilakukan Kementerian Sosial, khususnya dalam 3,5 bulan terakhir. Capaian Kemensos terlihat pada realisasi dan kinerja anggaran, serta optimalisasi program.
Usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, Komisi VIII melihat selama 2 bulan di akhir 2019, Kemensos telah mencatatkan berbagai capaian.
“Kemensos telah menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan memperoleh berbagai capaian baik dari sisi realisasi, kinerja anggaran juga terobosan untuk memberi penguatan pemberdayaan dan kewirausahaan sosial serta rehabsos dalam percepatan graduasi penerima bansos,” kata Hartono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2020).
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang ini, anggota dewan menilai Kemensos sudah banyak sekali melakukan terobosan terutama. Hal ini terlihat dari, implementasi realokasi dan optimalisasi anggaran untuk penguatan pemberdayaan/kewirausahaan sosial.
“Demikian pula dalam peningkatan kualitas data kemiskinan dan simultan dengan optimalisasi bansos yang semakin efektif,” kata Sekjen. Tak kalah penting, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Program Sembako telah memberikan kontribusi besar terkait penurunan angka kemiskinan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.
Selain itu menurut BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2019 adalah sebesar 0,380, angka tersebut menurun 0,002 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Anggota Komisi VIII KH Buchori Yusuf menyatakan, saat ini, layanan rehabilitasi sosial semakin meningkat kualitas dan jangkauannya terkait penanganan masalah-masalah sosial. “Layanan pemberdayaan sosial juga semakin sinergis. Dan penanganan korban bencana akhir-akhir ini juga semakin cepat dan responsif,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Peningkatan kinerja berbagai layanan tersebut, tentu saja tidak lepas dari dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial serta akuntabilitas pengawasan. “Semua dukungan ini penting dan cukup nyata kontribusinya untuk memastikan percepatan program kementerian,” kata Sekjen.
Sekjen hadir dalam RDP dengan Komisi VIII bersama Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Rehsos Edi Suharto dan Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin. RDP membahas penajaman program masing-masing Eselon I, dan tindak lanjut Raker Mensos dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu sebelumnya.
Usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, Komisi VIII melihat selama 2 bulan di akhir 2019, Kemensos telah mencatatkan berbagai capaian.
“Kemensos telah menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan memperoleh berbagai capaian baik dari sisi realisasi, kinerja anggaran juga terobosan untuk memberi penguatan pemberdayaan dan kewirausahaan sosial serta rehabsos dalam percepatan graduasi penerima bansos,” kata Hartono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2020).
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang ini, anggota dewan menilai Kemensos sudah banyak sekali melakukan terobosan terutama. Hal ini terlihat dari, implementasi realokasi dan optimalisasi anggaran untuk penguatan pemberdayaan/kewirausahaan sosial.
“Demikian pula dalam peningkatan kualitas data kemiskinan dan simultan dengan optimalisasi bansos yang semakin efektif,” kata Sekjen. Tak kalah penting, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Program Sembako telah memberikan kontribusi besar terkait penurunan angka kemiskinan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.
Selain itu menurut BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2019 adalah sebesar 0,380, angka tersebut menurun 0,002 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Anggota Komisi VIII KH Buchori Yusuf menyatakan, saat ini, layanan rehabilitasi sosial semakin meningkat kualitas dan jangkauannya terkait penanganan masalah-masalah sosial. “Layanan pemberdayaan sosial juga semakin sinergis. Dan penanganan korban bencana akhir-akhir ini juga semakin cepat dan responsif,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Peningkatan kinerja berbagai layanan tersebut, tentu saja tidak lepas dari dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial serta akuntabilitas pengawasan. “Semua dukungan ini penting dan cukup nyata kontribusinya untuk memastikan percepatan program kementerian,” kata Sekjen.
Sekjen hadir dalam RDP dengan Komisi VIII bersama Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Rehsos Edi Suharto dan Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin. RDP membahas penajaman program masing-masing Eselon I, dan tindak lanjut Raker Mensos dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu sebelumnya.
(akn)
Explore More