DPD RI Ungkap Persoalan di Papua Semakin Meningkat
DPD RI Ungkap Persoalan di Papua Semakin Meningkat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengungkapkan, akhir-akhir ini eskalasi persoalan di Papua semakin mengalami peningkatan. Walaupun bukan kenyataan baru, kata dia, kondisi itu semakin memunculkan pertanyaan publik dan masyarakat Papua tentang keseriusan dan kesungguhan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam merespons persoalan Papua dengan cara-cara yang lebih baik.
"Periode kedua Pemerintahan Jokowi sesungguhnya telah menampakkan arah dan niat yang lebih besar dan kuat untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan berbagai pendekatan yang komprehensif, yakni pendekatan keadilan, kesejahteraan dan kebudayaan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Dia melanjutkan, janji-janji Presiden Jokowi beserta treatment-nya terhadap masyarakat Papua cukup memberikan angin segar bagi penyelesaian masalah Papua. "Namun, berbagai tindakan reaktif yang dilakukan pemerintah beberapa kurun waktu terakhir ini seakan mengabaikan hal-hal yang telah diawali dengan baik oleh Presiden Jokowi," ujar senator dari Papua ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejumlah aksi kekerasan yang mengemuka dalam beberapa bulan terakhir yang tampak semakin meningkat ditambah dengan reaksi pemerintah dengan penambahan pasukan non-organik semakin membuat suasana mencekam di Bumi Cendrawasih. "Alasan tentang tujuan keamanan tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat Papua, lebih sebagai paradigma pendekatan keamanan belaka," kata Ketua For Papua ini. (Baca Juga: Pasca-Kontak Tembak Tewaskan 1 OPM, Polisi Sebut Papua Aman Terkendali).
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menyadari bahwa dari waktu ke waktu persoalan Papua telah memasuki babak baru. Subjek kritisisme tidak lagi didasari romantisme kekecewaan masa lalu. "Mereka yang turun ke jalan dengan berbagai macam suara aspirasi adalah generasi baru yang akan melanjutkan tongkat estafet Papua masa depan," ungkapnya.
"Tidak lama lagi, tahun 2021, kebijakan Otonomi Khusus akan berakhir, Papua memerlukan sentuhan-sentuhan dan terobosan-terobosan baru. Melanjutkan cara-cara lama hanya akan memperpanjang kekhawatiran tentang Papua di masa depan," pungkasnya.
"Periode kedua Pemerintahan Jokowi sesungguhnya telah menampakkan arah dan niat yang lebih besar dan kuat untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan berbagai pendekatan yang komprehensif, yakni pendekatan keadilan, kesejahteraan dan kebudayaan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Dia melanjutkan, janji-janji Presiden Jokowi beserta treatment-nya terhadap masyarakat Papua cukup memberikan angin segar bagi penyelesaian masalah Papua. "Namun, berbagai tindakan reaktif yang dilakukan pemerintah beberapa kurun waktu terakhir ini seakan mengabaikan hal-hal yang telah diawali dengan baik oleh Presiden Jokowi," ujar senator dari Papua ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejumlah aksi kekerasan yang mengemuka dalam beberapa bulan terakhir yang tampak semakin meningkat ditambah dengan reaksi pemerintah dengan penambahan pasukan non-organik semakin membuat suasana mencekam di Bumi Cendrawasih. "Alasan tentang tujuan keamanan tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat Papua, lebih sebagai paradigma pendekatan keamanan belaka," kata Ketua For Papua ini. (Baca Juga: Pasca-Kontak Tembak Tewaskan 1 OPM, Polisi Sebut Papua Aman Terkendali).
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menyadari bahwa dari waktu ke waktu persoalan Papua telah memasuki babak baru. Subjek kritisisme tidak lagi didasari romantisme kekecewaan masa lalu. "Mereka yang turun ke jalan dengan berbagai macam suara aspirasi adalah generasi baru yang akan melanjutkan tongkat estafet Papua masa depan," ungkapnya.
"Tidak lama lagi, tahun 2021, kebijakan Otonomi Khusus akan berakhir, Papua memerlukan sentuhan-sentuhan dan terobosan-terobosan baru. Melanjutkan cara-cara lama hanya akan memperpanjang kekhawatiran tentang Papua di masa depan," pungkasnya.
(zik)
Explore More