Mabes Polri Ajak Rumah Produksi Jaga Kepercayaan Masyarakat
Kamis, 30 Januari 2020 - 15:17 WIB
Mabes Polri Ajak Rumah Produksi Jaga Kepercayaan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Mabes Polri mengapresiasi banyaknya tayangan program polisi di stasiun televisi. Divisi Humas Polri pun mengundang para pegiat rumah produksi atau production house (PH) yang menayangkan program kepolisian dalam workshop (lokakarya) untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, penayangan program kepolisian ini sejalan dengan prinsip manajemen media oleh Divisi Humas Polri untuk menaikan isu positif dan menekan isu negatif.
"Secara langsung dan tidak langsung membuat public trust meningkat. Setidaknya melihat polisi semakin baik, jaminan keamanan semakin terasa oleh masyarakat," kata Iqbal dalam workshop bertema 'Dalam Menjaga Citra Polri Melalui Asistensi Terhadap Rumah Produksi Kreatif Film Agar Tidak Kontra Produktif' di Hotel Diradja, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Namun, menurut Iqbal, bila tayangan menampilkan polisi membawa tersangka, memakai seragam, dan teknik tidak sesuai SOP akan mempengaruhi persepsi publik.
"Kalau bicara dalam mempengaruhi persepsi publik, media online dan radio itu kalah dengan televisi. TV bisa 100% mempengaruhi, mengedukasi kalau kita salah. Edukasi tidak tepat tujuan utama jadi tidak tepat. Kita melakukan satu persepsi tayangan kriminal ini ada aturan mainnya," tandas Iqbal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri membuka diri membantu rumah produksi. Misalnya dalam pembuatan film yang memerlukan kantor polisi, kendaraan patrol, dan peran polisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Kita bisa bantu biar hasilnya maksimal dan mengedukasi masyarakat terutama mereka yang ingin masuk kepolisian," ujar Argo.
Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mulyo Hadi Purnomo mengatakan acapkali melihat kelemahan ada di program sinetron yang terburu-buru dalam produksi karena kejar tayang. "Mungkin karena sosok (polisi) cuma tempelan, maka mereka tidak perlu memahami secara baik itu akan akan membuat persepsi yang negatif di masyarakat," katanya.
Hadi mengatakan rumah produksi harus menghargai etika profesi seperti kepolisian. Jika dalam tayangan ada polisi yang dilecehkan, di-bully maka akan diberikan sanksi. "Sebelum jatuhkan sanksi, kami undang terlebih dahulu, kita peringatkan itu ada yang salah dalam tayangan," ujarnya.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, penayangan program kepolisian ini sejalan dengan prinsip manajemen media oleh Divisi Humas Polri untuk menaikan isu positif dan menekan isu negatif.
"Secara langsung dan tidak langsung membuat public trust meningkat. Setidaknya melihat polisi semakin baik, jaminan keamanan semakin terasa oleh masyarakat," kata Iqbal dalam workshop bertema 'Dalam Menjaga Citra Polri Melalui Asistensi Terhadap Rumah Produksi Kreatif Film Agar Tidak Kontra Produktif' di Hotel Diradja, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Namun, menurut Iqbal, bila tayangan menampilkan polisi membawa tersangka, memakai seragam, dan teknik tidak sesuai SOP akan mempengaruhi persepsi publik.
"Kalau bicara dalam mempengaruhi persepsi publik, media online dan radio itu kalah dengan televisi. TV bisa 100% mempengaruhi, mengedukasi kalau kita salah. Edukasi tidak tepat tujuan utama jadi tidak tepat. Kita melakukan satu persepsi tayangan kriminal ini ada aturan mainnya," tandas Iqbal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri membuka diri membantu rumah produksi. Misalnya dalam pembuatan film yang memerlukan kantor polisi, kendaraan patrol, dan peran polisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Kita bisa bantu biar hasilnya maksimal dan mengedukasi masyarakat terutama mereka yang ingin masuk kepolisian," ujar Argo.
Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mulyo Hadi Purnomo mengatakan acapkali melihat kelemahan ada di program sinetron yang terburu-buru dalam produksi karena kejar tayang. "Mungkin karena sosok (polisi) cuma tempelan, maka mereka tidak perlu memahami secara baik itu akan akan membuat persepsi yang negatif di masyarakat," katanya.
Hadi mengatakan rumah produksi harus menghargai etika profesi seperti kepolisian. Jika dalam tayangan ada polisi yang dilecehkan, di-bully maka akan diberikan sanksi. "Sebelum jatuhkan sanksi, kami undang terlebih dahulu, kita peringatkan itu ada yang salah dalam tayangan," ujarnya.
(poe)
