IPW Desak Kapolri Rombak Penasihat Ahlinya

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sepertinya perlu merombak dan merevisi anggota penasihat ahli yang baru ditunjuknya.

"Sebab dalam merekrut tim penisehat ahli tersebut, sepertinya Idham belum terlihat cermat," ujar Neta kepada Sindonews, Selasa (28/1/2020).

IPW, kata Neta menemukan adanya anggota Penasihat Ahli Kapolri Idham Azis yang masih menjabat sebagai Ketua Badan Advokasi dan Hukum sebuah partai politik besar. Sehingga pertanyaan, jika Penasihat Ahli Kapolri adalah pengurus partai politik besar, apakah nantinya tidak ada konflik kepentingan antara partai besar itu dengan jajaran kepolisian.

Di sisi lain, bukankah keberadaan Penasihat Ahli Kapolri itu bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri. Selama ini para Kapolri sebelum Idham Azis selalu menghindari keberadaan pengurus partai politik menjadi penasihat ahlinya.

"Bahkan, saat Kastorius Sinaga bergabung ke partai politik yang bersangkutan langsung mundur sebagai Penasihat Ahli Kapolri. Sebab itu Idham Azis perlu kembali melakukan cek ulang terhadap anggota penasihat ahlinya," jelas dia.

Selain itu, lanjut Neta, IPW juga memertanyakan kapabilitas maupun kapasitas sejumlah Penasihat Ahli Kapolri. Karena, sejumlah tokoh senior yang selama ini menjadi Penasihat Ahli Kapolri digusur dan digantikan dengan figur-figur baru yang kapabilitas dan kapasitasnya belum teruji, seperti para senior yang digantikannya.

"Yang menarik dari keberadaan Penasihat Ahli Kapolri di era Idham Azis ialah, ada pihak yang sengaja 'membocorkan' nama-nama berikut gajinya ke publik. Padahal selama ini keberadaan Penasihat Ahli Kapolri itu cenderung tertutup," papar dia.

Sehingga, menurut Neta muncul pertanyaan memang siapa yang membocorkannya dan apa kepentingannya? Apakah sekadar untuk gagah-gagahan bahwa dirinya sudah diangkat menjadi Penasihat Ahli Kapolri atau ada kepentingan lain.

Neta menilai, selama ini keberadaan penasihat ahli itu hanyalah sebagai tinktank yang bersifat 'tertutup' sehingga anggotanya bisa lebih leluasa dalam melakukan gerakan untuk memberi masukan kepada Kapolri.

"Tapi di era Idham Azis menjadi berbeda, selain terbuka, anggota Penasihat Ahli Kapolri ada yang menjadi pengurus partai politik dan ada yang menjadi konsultan rekanan di kepolisian. IPW khawatir hal ini akan mengganggu profesionalisme dan independensi Polri ke depan," pungkasnya.