Bertemu Isran Noor, Dubes Norwegia Bahas Isu Perubahan Iklim di IKN
Sabtu, 25 Januari 2020 - 17:17 WIB
Bertemu Isran Noor, Dubes Norwegia Bahas Isu Perubahan Iklim di IKN
A
A
A
KUTAI KERTANEGARA - Perhatian Pemerintah Kerajaan Norwegia atas isu perubahan iklim di Indonesia ditindaklanjuti dengan kunjungan Duta Besar (Dubes) Norwegia Vegard Kaale ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Vegard bertemua dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dan sejumlah pejabat dan tokoh di kaltim dalam rangka menyambut baik upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang hijau dan ramah lingkungan.
(Baca juga: Jokowi Ungkap Sejumlah Persiapan Pemerintah Atasi Virus Corona)
Dalam kunjungannya, Kaale didampingi oleh delegasi Parlemen Norwegia Bidang Luar Negeri dan Pertahanan. Tema utama kunjungan kali ini adalah upaya Kaltim dan kawasan IKN mengedepankan pengurangan emisi karbon dengan menekan laju deforestasi.
"Kedatangan kami sebagai upaya perkenalan sekaligus menyampaikan informasi kemitraan di bidang perubahan iklim yang sangat kuat dengan Pemerintah Indonesia terutama di Kalimantan Timur," kata Kaale saat mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (24/1/2020).
(Baca juga: Peluang Kepala Daerah Maju di Pilpres 2024 Tergantung Elite Kunci Parpol)
Perhatian Pemerintah Kerajaan Norwegia ke Kaltim, selain karena ditunjuk sebagai IKN baru, juga karena pemerintah daerah di Kaltim saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik dari penurunan laju deforestasi maupun penurunan emisi CO2.
"Dan ini disebutnya merupakan sinyal yang baik terhadap kemajuan yang telah dicapai di kawasan ibukota negara," ucap Kaale.
Dia pun mendukung rencana pembangunan ibu kota negara yang lebih hijau dan berkelanjutan atau lestari. Sebab, nantinya ibukota negara yang baru akan menjadi rumah bagi banyak warga asing, diplomat, maupun ekspatriat.
"Ibu kota negara baru nantinya bisa lebih hijau, lestari, lebih sehat, dan lebih ramah bagi siapa saja yang tinggal nantinya," ujar Kaale.
Jika dalam pembangunan ibu kota baru bisa menekan laju deforestasi, bukan tak mungkin Pemerintah Norwegia kembali akan melakukan pembayaran karena keberhasilan tersebut. Pembayaran akan masuk dalam kerja sama perubahan iklim yang sudah disepakati sejak 10 tahun lalu.
Di kaltim, Pemerintah Norwegia sudah lama menjalin kerja sama dengan masyarakat lokal terkait perubahan iklim. Melalui lembaga The Nature Conservancy (TNC), Norwegia terlibat aktif dalam pengelolaan Desa Hijau dan Kampung Iklim di sejumlah desa di Kabupaten Berau.
"Kontribusi kami secara umum adalah kerja sama di bidang perubahan iklim dengan mengurangi laju deforestasi dan penyelamatan satwa," pungkasnya.
Vegard bertemua dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dan sejumlah pejabat dan tokoh di kaltim dalam rangka menyambut baik upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang hijau dan ramah lingkungan.
(Baca juga: Jokowi Ungkap Sejumlah Persiapan Pemerintah Atasi Virus Corona)
Dalam kunjungannya, Kaale didampingi oleh delegasi Parlemen Norwegia Bidang Luar Negeri dan Pertahanan. Tema utama kunjungan kali ini adalah upaya Kaltim dan kawasan IKN mengedepankan pengurangan emisi karbon dengan menekan laju deforestasi.
"Kedatangan kami sebagai upaya perkenalan sekaligus menyampaikan informasi kemitraan di bidang perubahan iklim yang sangat kuat dengan Pemerintah Indonesia terutama di Kalimantan Timur," kata Kaale saat mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (24/1/2020).
(Baca juga: Peluang Kepala Daerah Maju di Pilpres 2024 Tergantung Elite Kunci Parpol)
Perhatian Pemerintah Kerajaan Norwegia ke Kaltim, selain karena ditunjuk sebagai IKN baru, juga karena pemerintah daerah di Kaltim saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik dari penurunan laju deforestasi maupun penurunan emisi CO2.
"Dan ini disebutnya merupakan sinyal yang baik terhadap kemajuan yang telah dicapai di kawasan ibukota negara," ucap Kaale.
Dia pun mendukung rencana pembangunan ibu kota negara yang lebih hijau dan berkelanjutan atau lestari. Sebab, nantinya ibukota negara yang baru akan menjadi rumah bagi banyak warga asing, diplomat, maupun ekspatriat.
"Ibu kota negara baru nantinya bisa lebih hijau, lestari, lebih sehat, dan lebih ramah bagi siapa saja yang tinggal nantinya," ujar Kaale.
Jika dalam pembangunan ibu kota baru bisa menekan laju deforestasi, bukan tak mungkin Pemerintah Norwegia kembali akan melakukan pembayaran karena keberhasilan tersebut. Pembayaran akan masuk dalam kerja sama perubahan iklim yang sudah disepakati sejak 10 tahun lalu.
Di kaltim, Pemerintah Norwegia sudah lama menjalin kerja sama dengan masyarakat lokal terkait perubahan iklim. Melalui lembaga The Nature Conservancy (TNC), Norwegia terlibat aktif dalam pengelolaan Desa Hijau dan Kampung Iklim di sejumlah desa di Kabupaten Berau.
"Kontribusi kami secara umum adalah kerja sama di bidang perubahan iklim dengan mengurangi laju deforestasi dan penyelamatan satwa," pungkasnya.
(maf)
