Jokowi Ajak Ciptakan Pilkada Serentak 2020 Tanpa Hoaks dan Isu SARA

JAKARTA - Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada September 2020 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk dapat menciptakan pilkada yang berjakan aman, damai, bermartabat dan demokratis.

Untuk mewujudkan hal itu maka Jokowi mengajak semua pihak untuk menghentikan politik SARA. "Jangan lagi ada hoaks, jangan lagi ada ujaran kebencian, jangan lagi ada saling fitnah, hujat menghujat. Dan saya yakin ini dimotori oleh Partai Hanura," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura bertajuk "Hanura untuk Indonesia" dengan semangat baru melalui jargon "From Zero to Hero" di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020) malam.

Jokowi menekankan bahwa situasi yang kondusif sangat diperlukan oleh negara manapun dalam rangka pembangunan negara. "Kita maasih punya agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan dengan cepat. Kita juga telah ajukan Omnibus Law Perpajakan. Minggu depan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ini dalam rangka agar bisa berkompetisi," tuturnya.

Jokowi mengatakan bahwa percepatan sangat diperlukan karena ke depan negara yang cepatlah yang akan mengalahkan negara lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kaya mengalahkan negara miskin. "Dan kita ingin menjadi negara cepat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa Partai Hanura jika dikelola dengan baik, profesional dan penuh kecintaaan maka akan menjadi partai besar. Saat ini saja meski tidak memiliki kursi di DPR RI, Hanura masih memiliki 807 kursi DPRD se-Indonesia. "Saya lihat semua semangat dan optimis dan siap kerja keras membesarkan Partai Hanura," tuturnya.

Hadir dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura tersebut Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, mantan Wapres Hamzah Haz, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD LaaNyalla Matalitti, Menkopulhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP dan Ketum HKTI Indonesia Moeldoko. Hadir pula perwakilan sejumah partai politik dan kepala daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, partainya telah melalui dinamika demokrasi yang cukup panjang. "Saat ini para pencipta riak-riak partai telah hengkang. Kita telah memaafkan mereka. Kita telah selesai melakukan evaluasi internal, kritik otokritik sudah kita lakukan sepenuh hati," tuturnya dalam sambutannya.

Dirinya bersyukur dan bangga dengan proses dan hasil Munas 3 pada Desember 2019 lalu yang mengukuhkan dirinya menjadi ketua umum dan formatur tunggal Partai Hanura. "Tapi saya bangga bukan karena saya jadi ketum secara aklamasi dan formatur tunggal, tapi karena kita telah berhasil menjadi hati nurani dan kedewasaan dalam politik. Sebagai kader Hanura kita telah lulus. Tak ada lagi politik menggunting dalam lipatan. Kepengurusan sekarang adalah dream team anak bangsa yang ingin memajukan Indonesia. Dream team yang akan membenahi diri dari awal, from zero to hero. Mari kita raih masa depan yang lebih gemilang," katanya.

OSO mengatakan dengan kepengurusan yang telah terbentuk di 34 DPD provinsi dan memiliki 807 anggota DPRD, menjadi modal besar Hanura ke depan. OSO menegaskan ke depan akan terus mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

"Mari kita gunakan hak politik kita dengan mengusung dan mendukung putra putra terbaik bangsa dengan tujuan untuk memajukan daerah," tuturnya.

Menghadapi Pilkada Serentak 2020, OSO menekankan bahwa Hanura tidak ingin adanya politik berbiaya tinggi. Karena itu, rekomendasi yang diberikan Hanura untuk calon kepala daerah bukan karena politik transaksional atau penmberian gizi, tapi kesamaan visi. "Pendekatan dengan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi daerah harus terus dipertahankan," katanya.