Kepala Daerah, Menteri, dan Ketum Parpol Bersaing Jadi Capres 2024
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:54 WIB
Kepala Daerah, Menteri, dan Ketum Parpol Bersaing Jadi Capres 2024
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, kontestasi Pilpres 2024 semakin seru. Ia menyebut akan banyak bakal calon bermunculan.
"Tapi tak akan banyak. Karena ini terkait pencalonan capres dan cawapres oleh partai politik dengan syarat 20%," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (23/1/2020).
Ujang mengatakan, karena Pilpres 2024 masih sangat jauh, nama-nama yang muncul akan ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas orang per orang.
Menurut dia, jika popularitas dan elektabilitasnya tinggi, dialah yang akan menarik minat partai politik dan diprediksi dengan mudah melaju menjadi bakal capres dan cawapres.
Dalam hal ini, Ujang memprediksi, kontestasi 2024 bakal muncul wajah-wajah baru yang berasal dari kepala daerah, menteri, dan ketua umum parpol.(Baca juga: Sandiaga Berpeluang Capres 2024, Begini Reaksi Prabowo ).
"Ini peluang mereka. Karena Jokowi sang incumbent tak bisa maju lagi. Dan mereka (menteri dan ketum partai) juga mengurangi peluang kepala daerah yang akan maju," pungkasnya.
"Tapi tak akan banyak. Karena ini terkait pencalonan capres dan cawapres oleh partai politik dengan syarat 20%," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (23/1/2020).
Ujang mengatakan, karena Pilpres 2024 masih sangat jauh, nama-nama yang muncul akan ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas orang per orang.
Menurut dia, jika popularitas dan elektabilitasnya tinggi, dialah yang akan menarik minat partai politik dan diprediksi dengan mudah melaju menjadi bakal capres dan cawapres.
Dalam hal ini, Ujang memprediksi, kontestasi 2024 bakal muncul wajah-wajah baru yang berasal dari kepala daerah, menteri, dan ketua umum parpol.(Baca juga: Sandiaga Berpeluang Capres 2024, Begini Reaksi Prabowo ).
"Ini peluang mereka. Karena Jokowi sang incumbent tak bisa maju lagi. Dan mereka (menteri dan ketum partai) juga mengurangi peluang kepala daerah yang akan maju," pungkasnya.
(zik)
