Seluruh Rumah Sakit di Jawa Tengah Dilarang Menolak Pasien Miskin
Seluruh Rumah Sakit di Jawa Tengah Dilarang Menolak Pasien Miskin
A
A
A
BANYUMAS - Seluruh rumah sakit di Jawa Tengah dilarang menolak pasien miskin. Imbauan larangan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RS Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Banyumas, Selasa (21/1/2020).
Saat ini, Gubernur Jateng dan jajarannya tengah menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan. Termasuk mengusulkan agar sistem rujukan dalam BPJS dihapuskan.
Ganjar menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan "dompet" pasien.
"Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin. Karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan jaga integritas," tegas Ganjar.
Sampaipun jika ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS. Khusus untuk kasus seperti itu, Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu managemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.
"Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong," ujarnya.
Dia mengatakan dalam pelayanan kesehatan, yang mesti dipegang adalah dua hal, cepat dan mudah. Untuk itu, Ganjar berharap sistem rujukan yang selama ini diterapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.
"Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat," tandasnya.
Gubernur juga mendorong inovasi di seluruh rumah sakit terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Pihaknya telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.
"Sudah kita obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit lagi mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman," pungkasnya.
Saat ini, Gubernur Jateng dan jajarannya tengah menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan. Termasuk mengusulkan agar sistem rujukan dalam BPJS dihapuskan.
Ganjar menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan "dompet" pasien.
"Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin. Karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan jaga integritas," tegas Ganjar.
Sampaipun jika ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS. Khusus untuk kasus seperti itu, Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu managemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.
"Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong," ujarnya.
Dia mengatakan dalam pelayanan kesehatan, yang mesti dipegang adalah dua hal, cepat dan mudah. Untuk itu, Ganjar berharap sistem rujukan yang selama ini diterapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.
"Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat," tandasnya.
Gubernur juga mendorong inovasi di seluruh rumah sakit terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Pihaknya telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.
"Sudah kita obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit lagi mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman," pungkasnya.
(alf)
Explore More