Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah Terbanyak Nasional
Kamis, 16 Januari 2020 - 09:10 WIB
Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah Terbanyak Nasional
A
A
A
SEMARANG - Jawa Tengah kembali berhasil menurunkan kemiskinan terbanyak secara nasional. Pada periode Maret hingga September 2019, jumlah penduduk miskin di Jateng berkurang sebanyak 63.830 orang.
Dari kuantitas penurunan itu, secara presentase penduduk miskin di Jateng turun 0,22 persen pada September 2019 menjadi 10,58 persen dibanding Maret 2019 yang masih berada pada angka 10,80 persen.
Secara presentase, angka ini memang masih berada di bawah Papua yang persentase penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,98 persen, meskipun secara jumlah Jawa Tengah lebih banyak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah ini terbanyak dibanding 33 provinsi lain se Indonesia. Pada peringkat kedua ada Jawa Timur (56.250 jiwa), disusul Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa). Prestasi Jawa Tengah ini jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing hanya mampu menurunkan 3.250 dan 950 penduduk miskin.
Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018-September 2019. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta orang.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penurunan kemiskinan ini merupakan keberhasilan gotong royong dari berbagai pihak. Meski begitu, ia merasa belum puas dan harus bekerja lebih keras lagi. "Rasanya, targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," kata Ganjar.
Sisi lain, Ganjar juga mengapresiasi peran Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen sebagai koordinator Satgas Kemiskinan. Menurutnya Gus Yasin begitu rajin berkeliling daerah ngurusi kemiskinan sehingga Jateng masih terus menurunkan kemiskinan dengan jumlah banyak.
"Kami memang sepakat untuk berbagi tugas itu. Kami juga sering berkomunikasi dengan Kemensos dan Wapres terkait soal data. Kami ingin data ini pasti, ya dia miskin dan diberikan treatment apa, agar semua tepat sasaran," kata Ganjar, saat menghadiri rapat dengan Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Kabupaten Semarang, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, penurunan kemiskinan juga tak lepas ejumlah strategi,diantaranya mengubah konsep musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang lebih menonjolkan tema, kreasi dan inovasi dalam pemberantasan kemiskinan.
"Biasanya musrenbang kebanyakan usulnya infrastruktur, kalau ini sekarang cukup dikirim lewat elektronik saja. Sekarang saya minta sesuai tema, ada inovasinya. Misal inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, bumdes dan lainnya. Sehingga, usulan-usulan dalam Musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan," katanya.
Pihaknya juga akan mengoptimalkan berbagai potensi lain. Misalnya bekerja sama dengan Baznas, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, filantropi dan Satu OPD Satu Desa Miskin.
"Nanti akan kami kembangkan, mengajak perguruan tinggi, perusahaan, TNI/Polri untuk membina masing-masing minimal satu desa. Kami juga akan membangun sistem, sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih cepat. Dengan gotoong royong pemerintah pusat hingga daerah dan semua pihak tentu akan lebih mudah dilakukan," pungkasnya. (sindonews)
Dari kuantitas penurunan itu, secara presentase penduduk miskin di Jateng turun 0,22 persen pada September 2019 menjadi 10,58 persen dibanding Maret 2019 yang masih berada pada angka 10,80 persen.
Secara presentase, angka ini memang masih berada di bawah Papua yang persentase penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,98 persen, meskipun secara jumlah Jawa Tengah lebih banyak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah ini terbanyak dibanding 33 provinsi lain se Indonesia. Pada peringkat kedua ada Jawa Timur (56.250 jiwa), disusul Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa). Prestasi Jawa Tengah ini jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing hanya mampu menurunkan 3.250 dan 950 penduduk miskin.
Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018-September 2019. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta orang.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penurunan kemiskinan ini merupakan keberhasilan gotong royong dari berbagai pihak. Meski begitu, ia merasa belum puas dan harus bekerja lebih keras lagi. "Rasanya, targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," kata Ganjar.
Sisi lain, Ganjar juga mengapresiasi peran Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen sebagai koordinator Satgas Kemiskinan. Menurutnya Gus Yasin begitu rajin berkeliling daerah ngurusi kemiskinan sehingga Jateng masih terus menurunkan kemiskinan dengan jumlah banyak.
"Kami memang sepakat untuk berbagi tugas itu. Kami juga sering berkomunikasi dengan Kemensos dan Wapres terkait soal data. Kami ingin data ini pasti, ya dia miskin dan diberikan treatment apa, agar semua tepat sasaran," kata Ganjar, saat menghadiri rapat dengan Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Kabupaten Semarang, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, penurunan kemiskinan juga tak lepas ejumlah strategi,diantaranya mengubah konsep musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang lebih menonjolkan tema, kreasi dan inovasi dalam pemberantasan kemiskinan.
"Biasanya musrenbang kebanyakan usulnya infrastruktur, kalau ini sekarang cukup dikirim lewat elektronik saja. Sekarang saya minta sesuai tema, ada inovasinya. Misal inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, bumdes dan lainnya. Sehingga, usulan-usulan dalam Musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan," katanya.
Pihaknya juga akan mengoptimalkan berbagai potensi lain. Misalnya bekerja sama dengan Baznas, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, filantropi dan Satu OPD Satu Desa Miskin.
"Nanti akan kami kembangkan, mengajak perguruan tinggi, perusahaan, TNI/Polri untuk membina masing-masing minimal satu desa. Kami juga akan membangun sistem, sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih cepat. Dengan gotoong royong pemerintah pusat hingga daerah dan semua pihak tentu akan lebih mudah dilakukan," pungkasnya. (sindonews)
(akn)
