DPR Segera Bahas Kajian Laut Natuna dengan Lemhannas dan Wantanas
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR akan mengundang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) guna membahas kajian Laut Natuna bagi pertahanan Indonesia. Namun, belum ada jadwal pasti karena DPR masih mengatur jadwal dengan pemerintah terkait sejumlah agenda rapat.
“Jadi jadwal paling cepat itu Senin tanggal 20 (20 Januari) itu mengenai Natuna dan kita juga ada sesi dengan Lemhannas dan Wantanas mengenai kajian Laut Natuna dan politik identitas dalam pilkada nanti jadi paling utama itu jadi baru minggu depan semua,” kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi seusai rapat internal Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Karena itu, menurt Bobby, untuk pekan ini belum ada jadwal rapat dengan pemerintah karena Komisi I DPR masih sedang mengatur jadwal dengan pemerintah. “Sekarang masih kosong dulu jadwalnya masih mengatur jadwal dengan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Bobby menambahkan, Komisi I DPR juga membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi usul inisiatif DPR dan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya adalah RUU tentang Revisi UU Penyiaran dan RUU tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
“Yang kita jelaskan RUU inisiatif kita, RUU Penyiaran inisiatif kita, Bakamla inisiatif kita. Kamtansiber (RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber) itu pemerintah, belum meminta dari mereka apakah sama seperti dulu inisiatif kita atau inisiatif pemerintah,” paparnya.
“Jadi jadwal paling cepat itu Senin tanggal 20 (20 Januari) itu mengenai Natuna dan kita juga ada sesi dengan Lemhannas dan Wantanas mengenai kajian Laut Natuna dan politik identitas dalam pilkada nanti jadi paling utama itu jadi baru minggu depan semua,” kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi seusai rapat internal Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Karena itu, menurt Bobby, untuk pekan ini belum ada jadwal rapat dengan pemerintah karena Komisi I DPR masih sedang mengatur jadwal dengan pemerintah. “Sekarang masih kosong dulu jadwalnya masih mengatur jadwal dengan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Bobby menambahkan, Komisi I DPR juga membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi usul inisiatif DPR dan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya adalah RUU tentang Revisi UU Penyiaran dan RUU tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
“Yang kita jelaskan RUU inisiatif kita, RUU Penyiaran inisiatif kita, Bakamla inisiatif kita. Kamtansiber (RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber) itu pemerintah, belum meminta dari mereka apakah sama seperti dulu inisiatif kita atau inisiatif pemerintah,” paparnya.
(pur)