Dikaitkan Kasus Suap Komisoner KPU, Puan Pastikan PDIP Tetap Solid
Sabtu, 11 Januari 2020 - 15:47 WIB
Dikaitkan Kasus Suap Komisoner KPU, Puan Pastikan PDIP Tetap Solid
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan partainya tetap solid meski terus menerus dikaitkan dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan caleg asal PDIP bernama Harun Masuki.
"PDIP solid. PDIP tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol. Terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan memengaruhi gerak langkah PDIP untuk bisa bersama rakyat," kata Puan di arena Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).
Ketua DPR ini juga memastikan PDI Perjuangan merupakan partai yang selalu taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga proses hukum di KPK. "Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan.
Meski begitu, Puan mengingatkan partai politik juga berwenang untuk menentukan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR. Namun, semua wewenang itu selalu mendahulukan amanat perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
Dia menyontohkan PAW DPR dari PDIP. Sejauh ini PDIP menyodorkan dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR. Juliari diketahui dilantik menjadi Menteri Sosial, sedangkan Yasonna diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Puan menekankan proses PAW terhadap dua orang itu melalui tahapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku. "Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," tegas Puan.
"PDIP solid. PDIP tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol. Terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan memengaruhi gerak langkah PDIP untuk bisa bersama rakyat," kata Puan di arena Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).
Ketua DPR ini juga memastikan PDI Perjuangan merupakan partai yang selalu taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga proses hukum di KPK. "Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan.
Meski begitu, Puan mengingatkan partai politik juga berwenang untuk menentukan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR. Namun, semua wewenang itu selalu mendahulukan amanat perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
Dia menyontohkan PAW DPR dari PDIP. Sejauh ini PDIP menyodorkan dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR. Juliari diketahui dilantik menjadi Menteri Sosial, sedangkan Yasonna diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Puan menekankan proses PAW terhadap dua orang itu melalui tahapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku. "Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," tegas Puan.
(cip)
